Anggota Komisi II DPRA, Sulaiman SE
BANDA ACEH — Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah didesak untuk segera ‘merumahkan’ alias menggantikan para Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) yakni kepala dinas, badan atau kepala biro yang tidak terlibat aktif dalam penanganan pandemi Coronavirus Disease (Covid-19) di Aceh.
Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Sulaiman SE menilai, selama ini, hanya beberapa kepala SKPA yang terlihat tak kenal lelah dalam mengurus sejumlah persoalan selama pandemi virus Corona.
“Di bidang kesehatan, Dinas Kesehatan Aceh dan RSUDZA cukup luar biasa bekerja keras melayani semua pasien, bahkan merelakan nyawa mereka sendiri, ini patut kita apresiasi kepada mereka serta seluruh pekerja kesehatan yang ada di Aceh,” ujar Sulaiman dalam keterangannya, Sabtu (2/5).
Kemudian menurut Sulaiman, dalam segi penanganan kebutuhan pangan masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19, Dinas Sosial Aceh sudah bekerja luar biasa dalam mendistribusikan paket sembako kepada warga kurang mampu yang terdampak.
Disamping itu Tim Penggerak PKK tingkat provinsi juga sudah bekerja maksimal mengantarkan paket sembako baik untuk masyarakat terdampak, maupun kepada keluarga para tenaga kesehatan yang bertugas dalam penanganan pasien Covid-19.
“Ini lagi-lagi perlu dan patut diapresiasi langkah-langkah kongkrit yang telah ditempuh oleh Dinas Sosial Aceh dan tim penggerak PKK Aceh yang langsung dipimpin oleh istri Plt Gubernur Aceh,” lanjutnya.
Namun, politisi Partai Aceh ini mengaku kecewa melihat sejumlah kepala SKPA lainnya yang hanya duduk diam tidak saling bahu membahu menangani persoalan pandemi Covid-19 di Aceh.
“Padahal, SKPA yang lain bisa berisiatif agar proses penanganan ini tidak terkesan lamban. BPBA sendiri terkesan mati suri, padahal itu elemen pemerintah yang ditunjuk oleh Plt. Gubernur Aceh menjadi garda terdepan dalam upaya penanganan masa tanggap darurat ini,” sambungnya.
Menurutnya, banyak pekerjaan yang bisa dibantu jika para kepala SKPA yang ada di Aceh punya inisiatif untuk saling membantu masyarakat.
“Misalnya Dinas Syariat Islam, seharusnya punya planning, masih banyak mesjid yang belum disemprot cairan pembasmi virus, meunasah-meunasah, dan fasilititas lainnya yang ada kaitannya dengan dinas tersebut agar dibantu,” ungkapnya.
Dayah-dayah yang ada di Aceh, seharusnya dibantu oleh dinas terkait untuk proses penyemprotan dan bahkan bisa ditangani secara bersama untuk bantuan masker, dan pemenuhan kelengkapan alat kesehatan di pos kesehatan yang ada dalam pesantren.
Begitu juga dengan dinas yang lain, Dinas Perhubungan bisa memaksimalkan sejumlah pos mudik dengan menyiapkan alat rapit test, serta memperketat perbatasan.
“Distanbun Aceh, Dinas Peternakan Aceh, Dinas Kehutanan, Dins ESDM Aceh, apa kontribusi SKPA itu untuk penanganan Covid-19 yang sifatnya inisiatif dinas itu sendiri. Soal pemotongan anggaran penanganan Covid-19 itu bukan inisiatif kepala dinas, itu perintah undang-undang. Saya rasa tidak ada, pada kelihatan loyo semua,” sebut Sulaiman.
Dan masih banyak SKPA yang perlu melibatkan diri dalam bekerja untuk masyarakat tidak hanya berdiam diri, meski para kepala SKPA tidak dipilih langsung oleh rakyat, namun gaji para pejabat juga bersumber dari uang rakyat.
“Plt Gubernur Aceh melantik para kepala SKPA ini agar menjadi mitra dalam situasi apapun untuk melayani rakyat, kenyataannya selama ini hanya beberapa dinas saja yang terlihat aktif dalam bekerja khususnya dalam penanganan pandemi Covid-19. Sementara masih banyak SKPA hari ini yang terkesan mati suri,” timpal mantan Ketua DPR Kabupaten Aceh Besar ini.
Maka, ia mendesak Plt. Gubernur Aceh agar para kepala SKPA yang tidak aktif serta terkesan seperti kekurangan vitamin alias lemot dalam bekerja, segera dirumahkan.
“Masih banyak di belakang mereka yang siap menduduki jabatan kepala dinas dan mampu membantu masyarakat dan punya inisiatif yang banyak, Lalo peutimang pangkat kepala dinas lawetnyoe, rakyat hana soe pakoe,” pungkasnya. [*]
