Bupati Aceh Besar, Mawardi Ali
Aceh Besar — Pemberhertian Ir. Yusmadi MM dari jabatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Aceh Besar tidak terlepas dari faktor kinerja yang tidak optimal.
“Setelah dua tahun lebih menjabat kepala dinas yang menjadi salah satu tonggak pembangunan Aceh Besar. Kinerja jadi pertimbangan pemberhentian Yusmadi sebagai Kadis PUPR,” tegas Bupati Aceh Besar, Ir H Mawardi Ali, Selasa (12/5), di kediamannya mengklarifikasi sejumlah pemberitaan di media online dan medsos, tentang pencopotan Kadis PUPR Aceh Besar.
Menurut Bupati Mawardi Ali, Dinas PUPR mempunyai tanggungjawab yang besar tentunya dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni dalam menduduki jabatan tersebut.
“Tahun 2018 pertimbangan kami mengangkat saudara Yusmadi menjadi Kadis PUPR dikarenakan kekosongan jabatan di dinas tersebut dan juga pertimbangan putra daerah Aceh Besar, walaupun ketika itu beliau juga ada ikut fit and proper test di provinsi namun tidak lulus,” ungkapnya.
Mawardi menceritakan ketika pengangkatan Yusmadi menjadi Kadis PUPR, pihaknya mendapat penolakan dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) karena tidak melalui fit and proper test. Namun, setelah dirinya memohon kembali dan menjelaskan perihal pengangkatan sementara dikarenakan pada waktu itu Aceh Besar sedang menghadapi berbagai pembangunan yang harus segera diatasi.
“Karena faktor untuk sementara itu maka KASN menyetujui pengangkatan tersebut,” tuturnya.
Pertimbangan lain, kata Bupati Aceh Besar Mawardi Ali, dimana baru-baru ini Pemkab Aceh Besar meluncurkan program bibit dan bajak sawah gratis.
Hal ini menuai persoalan karena Saudara Yusmadi salah menghitung jumlah area izin tanam sehingga berkurang jumlah yang seharusnya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.
“Setelah melalui rapat sinkronisasi bersama pihak Kodim 0101/BS dan penyuluh pertanian baru diketahui bila lokasi izin tanam bertambah hampir 90 persen dari data awal yang diberikan oleh Yusmadi. Hal ini terkait data, bila salah data berarti tidak mengerti persoalan,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Bupati Aceh Besar menceritakan salah satu penyebab kekeringan tahun 2019 itu dikarenakan sistem pengelolaan irigasi yang tidak baik, contohnya pintu air di Krueng Jreu Indrapuri melimpah, namun di Lambaro dan sekitarnya kekeringan.
“Pintu air ditutupi sehingga saya harus turun sendiri membuka pintu air tersebut. Hal inilah juga jadi pertimbangan kami ketika mengambil keputusan, karena diharapkan ke depannya Dinas PUPR ini dapat dipimpin oleh aparatur yang mempunyai kinerja baik dan gesit serta responsif dalam menyikapi kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
“Mempertahankan Saudara Yusmadi namun berisiko kegagalan di sektor pertanian dan lainnya, atau memilih masyarakat agar bisa bercocok tanam dengan baik, sistem pembagian air yang adil dan teratur,” sambung Mawardi Ali.
Lebih jauh, ungkap Mawardi Ali, mungkin saat ini saudara Yusmadi dikarenakan faktor usia maka tidak sanggup lagi berpikir secara matang terkait penjabaran visi dan misi Bupati/Wakil Bupati Aceh Besar.
“Tahun ini juga akan dievaluasi total semua organisasi perangkat daerah (OPD) di pemerintahan Kabupaten Aceh Besar yang mana dimasa dua tahun lebih lagi akhir masa jabatan kami agar menjadi pemerintahan lebih kuat dan bersih, sehingga apabila ada kepala OPD yang mempunyai kinerja tidak baik maka dengan sangat berat harus kami berhentikan dengan hormat untuk perbaikan ke depan, bila tidak puas agar dapat menempuh jalur hukum yang sudah ditentukan,” demikian pungkad Mawardi Ali. (IA)
