Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Dr Taqwaddin Husin, turun langsung ke lokasi meninjau kondisi sapi kurus di Unit Pelayanan Terpadu Daerah (UPTD) Inseminasi Buatan dan Inkubator Kader Peternakan Saree, Aceh Besar.
Banda Aceh — Tim Ombudsman RI Perwakilan Aceh melakukan investigasi langsung ke lokasi meninjau kondisi sapi kurus di Unit Pelayanan Terpadu Daerah (UPTD) Inseminasi Buatan dan Inkubator (IBI) Kader Peternakan Saree, Aceh Besar.
Berdasarkan hasil investigasi Ombudsman, didapati informasi bahwa sapi-sapi tersebut kurang asupan makanan. Sehingga menjadi kurus, sakit, kurang gizi dan sangat memprihatinkan.
“Berdasarkan informasi yang kami terima, sapi-sapi tersebut kurus karena kurang diberi makanan. Ini patut kita pertanyakan, kemana anggaran selama ini yang dianggarkan untuk pakan konsentrat dan pakan hijauan ternak tersebut,” kata Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Dr Taqwaddin Husin, yang turun langsung ke lapangan, Sabtu (6/6).
Ia berharap pemerintah menjelaskan kepada publik terkait manfaat dari pengadaan bibit yang selama ini menggelontorkan anggaran ratusan miliar, akan tetapi dampak dari program tersebut tidak dirasakan oleh publik.
“Perlu diketahui bahwa, satu rupiah pun uang rakyat harus dipertanggungjawabkan,” tegas Taqwaddin.
Berdasarkan informasi, sampai sekarang belum ada payung hukum tentang pemanfaatan sapi tersebut untuk menambah Penghasilan Asli Daerah (PAD). Sehingga sapi-sapi tersebut tidak dapat dimanfaatkan dan hanya dipelihara saja sejak pengadaannya tahun 2016 dan 2017.
“Saat ini kita belum ada payung hukum tentang pemanfaatan sapi hasil ternak tersebut, masih berorientasi pada bidang pendidikan saja. Sehingga sapi disini terkadang sudah mengalami sampai tiga kali penggemukan,” kata Zulfadli, Kepala UPTD IBI Saree saat dimintai keterangan oleh Tim Ombudsman.
“Terkait sapi-sapi yang kurus, dapat saya jelaskan bahwa hal ini terjadi karena kekurangan pakan hijauan dan bukan karena proses adaptasi,” tambah Zulfadli.
“Seharusnya program itu berorientasi pada kemanfaatan baik bagi daerah dan publik. Pada program pembibitan sapi ini apa dampak bagi masyarakat Aceh??” tanya Taqwaddin dengan nada kesal.
“Program ini sudah berjalan empat tahun, dari 2016 sampai 2020 sekarang. Semestinya setiap tahun dievaluasi apa capaian atau outputnya, ini malah anggaran digelontorkan terus menerus untuk program yang tidak memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Idealnya, dengan proyek pengadaan penggemukan sapi yang mencapai 700-an ekor pada tahun 2016 dan 2017 harga daging sapi di Aceh bisa turun. Tapi faktanya, tidak juga,” papar Taqwaddin.
“Kami berharap ini menjadi bahan evaluasi Pemerintah Aceh, khususnya DPR Aceh dalam pembahasan anggaran nantinya. Kita berharap ini juga menjadi perhatian pihak yudikatif, baik Polda Aceh maupun Kejati Aceh untuk mengusut kejadian ini. Kemana uang pakan yang dianggarkan sehingga mengapa sampai ada puluhan sapi yang kurus kering penyakitan seperti itu,” pungkas Taqwaddin. (IA)
