Koordinator Badan Pekerja MaTA, Alfian
Banda Aceh — Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) kembali mempertanyakan komitmen Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) terkait rencana rapat paripurna persetujuan pembatalan terhadap proyek multiyears (tahun jamak) senilai Rp2,7 triliun masa tahun anggaran 2020-2022. Pasalnya, keputusan untuk menggelar rapat paripurna itu telah disepakati dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRA.
“Publik berkewajiban menagih terhadap keputusan tersebut, karena DPRA sempat menjadwalkan rencana paripurna untuk pembatalan proyek multiyears tersebut pada 26 Maret 2020. Hal tersebut berdasarkan surat Ketua DPRA bernomor: 160/745. Akan tetapi, tanggal 25 Maret, pihak DPRA membatalkan dengan alasan tidak siapnya pihak Sekretariat DPRA dalam persiapan paripurna tersebut dengan keadaan masa pandemi Covid-19, dan Anggota DPRA juga baru saja pulang dari daerah zona merah Jakarta. Kami sangat memahami alasan tersebut, karena di tengah kondisi Covid-19 sehingga publik sangat mengerti,” kata Koordinator Badan Pekerja MaTA, Alfian, dalam siaran persnya, Sabtu (20/6).
Berikutnya, kata Alfian, pimpinan DPR Aceh bersama para Ketua Fraksi di DPRA pada Selasa, 9 Juni 2020, kembali mengadakan rapat pimpinan. Hal ini berdasarkan berita acara rapat tersebut. Akan tetapi, tidak juga memberikan kepastian terhadap rencana rapat paripurna tersebut, kapan akan dilakukan.
“Hanya tertulis kalimatnya ‘akan dicari waktu yang tepat’. Ini kan kalimat bersayap dan dapat diartikan macam – macam oleh publik, sehingga sampai saat ini kepastian terhadap hasil rapat Badan Musyawarah DPRA belum ada kejelasan. Jadi, kita mempertanyakan dan menagih terhadap apa yang mereka putuskan,” tegas Alfian.
MaTA menduga sudah ada “kesepakatan jahat”, sehingga sengaja digantung, dan publik dibiarkan lupa.
“Catatan kami, paket multiyears tersebut cacat prosedural karena tidak ada pembahasan oleh pimpinan DPRA sebelumnya. Pimpinan DPRA sebelumnya merangcang paket ini dengan sistematis dan paksaan dengan tujuan harus jadi. Jadi, mudah bagi publik menilainya kenapa peristiwa demikian bisa terjadi, ya, karena dugaannya ada “komitmen fee,” ungkap Alfian.
Menurut Alfian, MaTA menyimpulkan, pimpinan DPRA sebelumnya (periode 2014 – 2019) sudah menabrak Pasal 54A ayat (3), (4), dan (6) Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa “Penganggaran kegiatan tahun jamak berdasarkan atas persetujuan DPRD yang dituangkan dalam nota kesepakatan bersama antara kepala daerah dan DPRD”.
“Artinya, berdasarkan persetujuan secara anggota DPRD, dan bukan pimpinan saja. Dan juga pelanggaran secara Tatib DPRA sendiri,” terangnya.
Berdasarkan catatan MaTA, hasil rapat Badan Musyawarah DPRA waktu itu disepakati “rencana pansus terhadap pembangunan Gedung Onkologi RSUDZA, Pansus Pencairan Kredit PT Bank Aceh Syariah, Pansus Pengadaan Barang dan Jasa APBA-P Tahun Anggaran 2019, serta rapat paripurna pembatalan proyek multiyears tahun anggaran 2020-2022 senilai Rp2,7 triliun”.
“Anggota DPRA juga kan ada yang sudah mempertanyakan terhadap komitmen hasil yang diputuskan melalui badan musyawarah tersebut, tapi juga tidak ada kepastian waktunya. Jadi, wajar saja publik patut mencurigai ada apa sebenarnya yang sedang terjadi,” tegas Alfian.
MaTA secara tegas menyatakan, tidak ada toleransi bagi siapa pun terhadap orang-orang yang ingin memanfaatkan uang rakyat Aceh untuk kepentingannya sendiri.
“Kami terus menagih terhadap kebijakan yang tidak dilakukan, padahal sudah diputuskan. Apabila peristiwa ini diabaikan maka komitmen publik terhadap 81 anggota DPRA patut tidak ada kepercayaan lagi,” tegas Alfian. (IA)
