Sekjend RTA, Tgk. Mahlil Al Haitami
Banda Aceh — Rabithah Thaliban Aceh (RTA) menilai penunjukan Panitia Seleksi (Pansel) Majelis Akreditasi Dayah Aceh yang merupakan para pimpinan dayah tradisional, sudah layak dan tepat.
Para pimpinan dayah yang sudah di-SK-kan oleh Plt. Gubernur Aceh untuk menjadi Pansel Majelis Akreditasi Dayah, terdiri atas Tgk. H. Faisal Ali, Waled Rusli Daud dan Tgk Muhibban M. Hajat.
Sebab, mereka ini merupakan tokoh-tokoh asli dayah dan juga saat ini memimpin dayah masing-masing sehingga dianggap sudah sangat layak menjadi Pansel Majelis Akreditasi Dayah.
Pernyataan itu disampaikan oleh Sekjend RTA, Tgk. Mahlil Al Haitami menanggapi pernyataan Pengamat Kebijakan Publik Aceh, Dr. Nasrul Zaman yang mengkritisi Pansel Majelis Akreditasi Dayah Aceh.
“Kami menilai SK Plt. Gubernur Aceh sudah tepat. Sebab nama-nama tim pansel itu sangat jelas merupakan representasi dayah. Yang paling paham dayah adalah orang dayah sendiri. Bukan orang kampus atau organisasi apapun,” ujar Sekjend RTA Tgk. Mahlil Al Haitami, dalam keterangannya, Ahad (21/6).
Menurut Tgk. Mahlil, tim pansel itu tidak ada kaitan dengan ormas-ormas tertentu atau dayah tradisional dan terpadu. Sebab yang dibutuhkan adalah representasi dayah karena pansel ini nantinya akan bekerja menyeleksi anggota Majelis Akreditasi Dayah.
Kalau tim pansel bukan dari kalangan pimpinan dayah, maka sudah pasti mereka juga tidak akan mampu menyeleksi anggota majelis yang juga paham tentang dayah.
“Bagaimana mereka mau menyeleksi jika mereka sendiri tidak paham tentang dayah,” kata Tgk Mahlil mempertanyakan.
Ia menambahkan, perlu diingat, bahwa kelahiran Badan Pendidikan Dayah yang kemudian berubah menjadi Dinas Pendidikan Dayah merupakan aspirasi kalangan ulama dayah tradisional di Aceh.
Tujuan dilahirkan Badan Dayah saat itu adalah untuk memberdayakan dayah-dayah tradisdional yang sebelumnya tidak diperhatikan oleh pemerintah Aceh.
Sementara dayah-dayah terpadu yang memiliki sekolah-sekolah atau madrasah di dalamnya mendapat perhatian dari pemerintah karena ada sekolah dan madrasah.
Kendati pun demikian, tentu saja Badan Dayah pun tidak dilahirkan hanya untuk mengurus dayah tradisional saja. Melainkan semua jenis dayah selama memenuhi ketentuan untuk disebut sebagai dayah yang dipahami oleh masyarakat Aceh dan kemudian menjadi qanun.
“Kita paham bahwa sebuah urusan harus diserahkan kepada ahlinya. Kepada yang paham masalah itu. Kan aneh kalau misalnya anggota Pansel Majelis Akreditasi Dayah Aceh adalah dari organisasi yang tidak paham tentang dayah tradisional yang merupakan dominan di Aceh, “ terang Tgk Mahlil. (IA)
