Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah dan Forkopimda Aceh melakukan video conference bersama Forkopimda kabupaten/kota perbatasan Aceh-Sumut dalam rangka penanganan Covid-19, di Pendopo Gubernur Aceh, Sabtu (27/6).
Nova Minta Waspadai Setiap Orang Masuk Ke Aceh
Banda Aceh — Pemerintah Aceh bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan bupati/wali kota akan memperketat pengawasan lalu-lintas orang di pintu masuk ke Aceh di wilayah perbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara (Sumut).
Setiap pelintas di perbatasan Aceh wajib memenuhi protokol kesehatan, untuk menekan kasus Coronavirus Disease (Covid-19).
Hal tersebut dibahas dalam Forkopimda Aceh dan Forkopimda kabupaten/kota di wilayah perbatasan Aceh-Sumut. Rapat Forkopimda secara daring melalui video conference itu digelar di Meuligoe Gubernur Aceh, Sabtu (27/6).
Rapat Forkopimda yang dipimpin Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah itu, antara lain diikuti Pangdam Iskandar Muda, Mayjen TNI Hassanudin, Wakapolda Aceh, Brigjen Pol Raden Purwadi, Wakil Ketua DPR Aceh, Hendra Budian dan Sekretaris Daerah Aceh, dr. Taqwallah.
Sementara Forkopimda kabupaten/kota yang menjadi peserta pertemuan jarak-jauh itu meliputi bupati/wali kota bersama Forkopimda Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, Kota Subulussalam dan Aceh Singkil.
Plt. Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, melontarkan gagasan kebijakan pengawasan dan pemeriksaan setiap orang yang mau ke Aceh melalui pintu masuk di Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, Subulussalam dan Aceh Singkil.
“Kepala Gugus Tugas Covid-19 Aceh akan mengeluarkan Surat Edaran (SE) tentang pengawasan orang yang masuk ke Aceh. SE tersebut sebagai dasar dalam pengawasan perjalanan orang dengan transportasi umum maupun kendaraan pribadi,” kata Nova Iriansyah.
Selanjutnya, kata Nova, berdasarkan Surat Edaran Gugus Tugas Nasional, TNI/Polri akan membantu Pemerintah Aceh untuk bersama-sama menyelenggarakan pengendalian perjalanan orang dan transportasi umum yang aman Covid-19.
“Rata-rata penderita Covid-19 di Aceh berasal dari luar daerah yang kemudian terjadi transmisi lokal, dan bahkan membentuk klaster penularan baru. Karena itu, kita harus mewaspadai setiap orang yang datang ke Aceh,” ujar Nova.
Nova menegaskan, pihaknya bersama Forkopimda Aceh dan unsur terkait segera menyusun pedoman bagi masyarakat yang mau melakukan perjalanan lintas provinsi. Pedoman tersebut memuat persyaratan keluar-masuk Aceh.
Nova menilai, penting rapat koordinasi itu untuk menyamakan persepsi antara Gugus Tugas provinsi dengan kabupaten/kota
terkait penanganan Covid-19 di perbatasan Aceh. Dengan demikian, lanjut dia, kenaikan kasus positif Covid-19 di Aceh dapat ditekan.
“Pengendalian Covid-19 harus kita lakukan secara terpadu, terarah dan sistematis,” tegas Nova.
Sekda Aceh, Taqwallah meminta Pemerintah Kabupaten/Kota di perbatasan Aceh-Sumut agar lebih memaksimalkan kinerja para petugas di posko perbatasan.
Menurut Taqwallah, pengawasan perbatasan yang dilakukan sebelumnya masih terdapat sejumlah kekurangan. Seperti lolosnya pergerakan orang melalui jalur tikus.
“Yang perlu kita pikirkan strategi pengaman melalui ‘jalur tikus’ dan kenyamanan petugas, supaya hasilnya maksimal,” sebutnya.
Untuk memaksimalkan pengawasan di perbatasan, Sekda Aceh meminta keempat pemerintah kabupaten/kota di perbatasan tersebut untuk mengidentifikasi segala kebutuhan dalam melaksanakan pengawasan. Baik fasilitas maupun anggaran.
Wakil Ketua DPRA, Hendra Budian sepakat dengan kebijakan memperketat pergerakan orang masuk dan keluar Aceh. Pihaknya memberikan dukungan penuh kepada Pemerintah Aceh dan berharap pemerintah kabupaten/kota di wilayah perbatasan dapat bekerja maksimal. “Semoga pertemuan ini memberi rumusan komprehensif dalam penanganan Covid-19 di Aceh,” pungkas Hendra. (IA)
