Banda Aceh — Masyarakat Trasnparansi Aceh (MaTA) menolak secara tegas penggunaan anggaran Aceh untuk “Touring Moge” dengan mengambil momentum memperingati hari perdamaian Aceh ke-15.
“Ini kebijakan gagal paham dan sama sekali tidak waras ketika Pemerintah Aceh melakukan program yang tidak berkeadilan terhadap korban konflik,” kata Koordinator MaTA, Alfian, dalam keterangannya, Rabu (12/8).
Alfian menyampaikan itu menanggapi kegiatan Touring Moge bertajuk “Tour Hari Damai Aceh” yang dijadwalkan berlangsung 12 – 14 Agustus 2020 dalam rangka peringatan Hari Damai Aceh ke-15 Tahun.
Catatan MaTA, Pemerintah Aceh dalam tahun 2020 bukan kali ini saja mengeluarkan kebijakan yang dinilai “tidak waras”, tapi sudah berulang. Alfian menyebut kebijakan ini patut dihentikan.
Menurut Alfian, BRA dibentuk dengan semangat perdamaian bagi korban konflik Aceh. “Bukan untuk ‘penjarahan’ anggaran Rp 305,6 juta,” tegasnya.
Berdasarkan fakta tersebut, MaTA menyatakan sikap. Pertama, program Touring Moge dengan alasan memberikan rasa aman dan minat investasi sama sekali tidak relevansi dengan tugas dan wewenang BRA.
“Karenanya, program tersebut patut dihentikan segera. Baru kali ini tour moge menggunakan anggaran rakyat dan ini sangat memalukan,” ungkap Alfian.
Kedua, Pemerintah Aceh sudah saatnya memikirkan program yang waras-waras saja, misalnya dengan momentum Hari Perdamaian Aceh, bertemu dengan korban konflik.
“Sejauhmana pemenuhan hak-hak korban, pemulihan ekonomi korban konflik dan memastikan hak pendidikan terhadap anak korban konflik. Ini seharusnya lebih ideal,” ujar Alfian.
Ketiga, BRA memiliki mandat yang berasaskan kekeluargaan. Menurut Alfian, program Touring Moge ini jelas tidak memilik rasa keadilan.
“Karena saat pemenuhan dan pemulihan korban belum tuntas, Anda malah menjadikan mereka sebagai objek untuk kepentingan penikmat kekuasaan dan ini sama sekali tidak dapat ditoleransikan,” tegasnya.
Keempat, MaTA mendesak Dewan Pengarah BRA yakni Wali Nanggroe, Ketua DPRA, Pangdam, Kapolda, Kajati dan MPU Aceh untuk dapat menghentikan program touring moge, sehingga tidak melukai mental bagi korban konflik yang saat ini belum ada kepastian terhadap keberlangsungan hidupnya.
“Dana (Touring Moge) tersebut dapat dialihkan untuk program yang menyetuh langsung terhadap korban,” tutur Alfian.
MaTA sangat percaya terhadap kemampuan Badan Pengarah BRA untuk dapat memastikan pembatalan terhadap program tersebut karena memboroskan anggaran saja. (IA)
