Pangdam Mayjen TNI Hassanuddin didampingi Wali Nanggroe pada dialog kebangsaan di Desa Bukit Linteung, Kecamatan Langkahan, Aceh Utara, Sabtu (15/8)
Aceh Utara — Pangdam Iskandar Muda (IM) Mayjen TNI Hassanuddin, mengajak untuk menjaga perdamaian Aceh yang telah berusia 15 tahun hingga saat ini, yang bersinergi TNI/Polri dengan masyarakat agar ke depan Aceh bangkit dan maju.
Hal itu disampaikan Pangdam Mayjen TNI Hassanuddin pada dialog kebangsaan dalam rangka kegiatan serbuan teritorial Kodim 0103/Aceh Utara di jajaran Korem 011/Lilawangsa, di Desa Bukit Linteung, Kecamatan Langkahan, Aceh Utara, Sabtu (15/8).
Kegiatan dialog kebangsaan itu turut dihadiri, Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) Muzakir Manaf (Mualem), Kapolda Aceh Irjen Pol Wahyu Widada, Danrem 011/Lilawangsa Kolonel Inf Sumirating Baskoro, Ketua DPRA Aceh, Dahlan Jamaluddin, Ketua BRA Aceh, Dandim 0103/Aceh Utara, tamu dan undangan masyarakat Kecamatan Langkahan, Aceh Utara.
Menjaga dan bersinergi TNI, Polri dan masyarakat Aceh dalam menjaga perdamaian di Aceh, itu sudah menjadi komitmen bersama, memajukan Aceh menjadi lebih baik, makmur dan sejahtera.
“Harapan kita dengan adanya perdamaian ini Aceh ke depan bisa bangkit dan maju. Mari secara bersama-sama menjaga perdamaian yang selama ini sudah berjalan baik,” harap Pangdam IM.
“Banyak hal tanggung jawab moral bagaimana mensejahterakan masyarakat Aceh ke depan, termasuk menjaga kesehatan kita semua seluruh masyarakat yang ada di Aceh dalam menghadapi Covid – 19 melakukan kebiasan baru menuju new normal,” tutup Pangdam IM.
Sementara Wali Nangroe Aceh Malik Mahmud mengatakan selama ini banyak di kalangan masyarakat Aceh yang bertanya, apakah sudah terealisasi butir-butir MoU Helsinki.
“Memang ada beberapa butir lagi yang belum selesai, tetapi bagi saya yang ikut menandatangani kesepakatan perjanjian MoU Helsinki antara GAM-RI saya tetap memperjuangkannya, setiap ada kesempatan saya bertemu dengan petinggi-petinggi pemerintah Indonesia untuk membahas tentang poin-poin perjanjian tersebut.
Kita selalu membicarakan masalah Aceh apa yang belum terlaksanakan, saya melihat keadaan terkadang kita merasa kecewa, tetapi kita melihat pemerintah Indonesia ada masalah tersendiri. Karena ada pihak-pihak segelintir yang tidak senang terhadap kita, atau perdamaian yang masih mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang seharusnya diambil oleh pemerintah pusat terhadap Aceh.
Namun demikian, sampai saat ini hubungan kami dengan TNI/Polri cukup baik. Rakyat Aceh ingin kedamaian secara menyeluruh,” terangnya.
Wali Nanggroe mengharapkan kepada Pangdam IM dan Kapolda Aceh agar menyuarakan aspirasi masyarakat Aceh ini ke pemerintah pusat. Karena sudah banyak hal yang sudah dilakukan untuk mencapai perdamaian Aceh hingga tingkat dunia.
“Saya bersama Mualem (Muzakir Manaf) sudah beberapa kali menjumpai Presiden di Istana Negara guna menyampaikan aspirasi masyarakat Aceh. Pada intinya persoalan ini tetap berjalan, namun masih dalam proses. Terlebih saat ini sedang dilanda Covid-19,” ungkapnya. (IA)
