Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah menyampaikan jawabannya terhadap interpelasi Anggota DPRA diantaranya terkait penggunaan dana refocusing APBA 2020 untuk penanganan Covid-19, dalam rapat paripurna di gedung dewan setempat, Jum’at (25/9)
Banda Aceh — Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh, Nova Iriansyah mengatakan, terkait pernyataan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) soal penggunaan dana refocusing APBA 2020 untuk penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) yang disebutkan menyalahi aturan tidaklah benar, semua tahapan yang dilakukan telah sesuai dengan aturan dan landasan hukum yang berlaku.
“Terkait refocusing APBA 2020 yang kita lakukan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang refocusing kegiatan, realokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19, yang ditetapkan pada 20 Maret 2020 lalu,” ujar Nova Iriansyah dalam jawabannya terhadap interpelasi Anggota DPRA dalam rapat paripurna di gedung dewan setempat, Jum’at (25/9).
Nova menambahkan, dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan, pemerintah juga telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan pandemi Covid- 19. Perpu itu diundangkan pada 31 Maret 2020.
Menteri Dalam Negeri juga telah mengeluarkan Instruksi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Covid di Lingkungan Pemerintah Daerah, yang ditetapkan pada tanggal 2 April 2020. Selain itu, juga telah ada keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ, Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Covid-19 Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat Dan Perekonomian Nasional, yang ditetapkan pada 9 April 2020.
“Landasan hukum lainnya, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2020 dalam rangka penanganan pandemic Covid-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional, yang ditetapkan pada 16 April 2020,” sebut Nova.
Atas berbagai aturan yang telah dikeluarkan pemerintah pusat, lalu Pemerintah Aceh melalui Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) dan Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) telah melakukan identifikasi terhadap kegiatan-kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan atau yang tidak prioritas untuk ditunda pelaksanaannya.
Dari identifikasi berbagai kegiatan seperti perjalanan dinas, pelatihan, kegiatan yang belum lengkap dokumen, dan lain-lain, sehingga terkumpullah hasil rasionalisasi sebesar Rp 1,7 Triliun. Anggaran itu dialokasikan untuk penanganan Covid-19 pada tiga kegiatan utama yaitu penanganan kesehatan sebesar Rp 7.490.000.000, dampak ekonomi sebesar Rp 215.000.000.000.
Anggaran terbesar adalah untuk social safety net atau jaring pengaman sosial yaitu Rp 1.375.979.866.946.
Plt Gubernur mengatakan, hasil rasionalisasi dan penggunaan tersebut telah dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri melalui Surat Gubernur Aceh Nomor 440/5902 tanggal 8 April 2020 Perihal Laporan Penggunaan APBA 2020 untuk Penanganan Pandemi Covid-19. Hal itu sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020, yang menyatakan pemerintah daerah akan diberi sanksi apabila tidak melapor paling lambat 8 April 2020 dan akan dirasionalisasi dana transfer ke daerah.
Pada 9 April 2020, berdasarkan perintah Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ, Nomor 177/KMK.07/2020 dilakukan penyesuaian antara lain pendapatan Aceh dari Rp15.457.220.461.974 menjadi Rp13.975.814.534.224.
Sementara belanja Rp 17.279.528.340.753 menjadi Rp. 15.798.122.413.003. Untuk pembiayaan sebesar Rp 1.822.307.878.779.
Kemudian pada 5 Mei 2020, DPRA mengundang TAPA dengan agenda rapat koordinasi antara Badan Anggaran DPRA dengan TAPA terkait realokasi dan refocusing APBA 2020, yang dilaksanakan pada 6 Mei 2020. Pada rapat tersebut Sekda Aceh dan TAPA hadir memaparkan realokasi dan refocusing APBA 2020 di hadapan Banggar DPRA
Pada rapat koordinasi tersebut TAPA menjelaskan, hasil refocusing telah sesuai Instruksi Mendagri terkait penggunaan dana penanganan Covid-19 senilai Rp 1,7 Triliun yang dilakukan melalui rasionalisasi program dan kegiatan SKPA. Meski demikian angka Rp 1,7 Triliun tersebut juga masih belum final dan masih terus berproses.
Di samping itu, berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ, Nomor 177/KMK.07/2020, terjadi penyesuaian pendapatan dan rasionalisasi belanja sehingga terjadi pengurangan pagu dalam APBA dari Rp 17.279.528.340.753 menjadi Rp.15.798.122.413.003.
Lantas, jumlah dana refocusing yang semula sebesar Rp 1,7 Triliun berubah menjadi Rp 2,3 Triliun, hal ini dikarenakan jumlah pendapatan transfer pemerintah Aceh pada awalnya belum ada kepastian, sehingga jumlah refocusing anggaran yang semula direncanakan Rp 1,7 Triliun masih belum final dan dapat berubah sesuai kondisi dan kebutuhan prioritas.
“Pemerintah Aceh kemudian melakukan rasionalisasi kembali pagu dari SKPA-SKPA terhadap kegiatan-kegiatan yang sebelumnya diperkirakan dapat dilaksanakan, hasil rasionalisasi tersebut menjadi Rp 2,3 Triliun,” beber Nova.
Dari Keputusan Bersama Mendagri dan Menteri Keuangan tersebut, pemerintah Aceh kemudian menetapkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 38 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2020, tanggal 15 Juni 2020, dengan pagu sebesar Rp 15.798.122.413.003
termasuk di dalamnya untuk penanganan Covid-19, yang ditempatkan pada Pejabat Pengelola Keuangan Aceh (PPKA).
Rinciannya, untuk antisipasi dan penanganan dampak penularan covid-19 di daerah, Pemerintah Aceh juga telah memberikan bantuan keuangan bersifat khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Aceh. Anggaran itu sebesar Rp 300 miliar.
Selanjutnya belanja hibah kepada Pemerintah sebesar Rp 80 miliar dan hibah kepada 150 OKP dan Ormas senilai Rp 15 miliar. Kepada PMI Kota Banda Aceh juga diberikan hibah senilai Rp 6,5 miliar.
Bansos dampak ekonomi dan social safety net Rp 1,5 triliun, bidang ekonomi Rp200 miliar dan social safety net Rp 1,3 triliun. Untuk bantuan sosial tidak terencana, dilakukan penambahan sebesar Rp 7,4 miliar, sehingga menjadi Rp 20 miliar dari Rp12,5 miliar.
Sementara untuk Belanja Tidak Terduga (BTT), dilakukan penambahan sebesar Rp 326,7 miliar dari Rp 118,8 miliar sehingga menjadi Rp 445 miliar. Pencairan BTT telah dilakukan dari tahap 1 sampai tahap 6.
Buku A B C D terkait Pergub Nomor 38 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2020, juga telah diberikan kepada seluruh anggota dewan yang saat itu diterima oleh Kasubbag Fasilitasi Pengawasan Sekretariat Dewan DPRA.
Anggaran itu penggunaanya sebagiannya telah terealisasi. Misal bantuan khusus penanganan Covid-19 untuk 23 kabupaten/kota yang telah terealisasi sebesar 66 persen untuk 16 kabupaten/kota. Sementara beberapa lain seperti hibah kepada OKP, hibah kepada PMI Banda Aceh, dan bantuan sosial dampak ekonomi dan sosial safety net realisasinya masih 0 persen.
“Bantuan sosial dampak ekonomi dan sosial safety net akan digunakan jika terjadi PSBB di Aceh dan itupun apabila dana tersebut ditransfer oleh Pemerintah Pusat ke Aceh, alasan selanjutnya program social safety net merupakan kebijakan nasional sehingga kita sangat hati-hati untuk merealisasikan dana dimaksud untuk menghindari tumpang tindih,” jelas Nova.
Plt Gubernur menegaskan setiap pencairan/penggunaan Dana BTT selalu didampingi oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yaitu BPKP dan Inspektorat. Sementara untuk pengawasan dana Covid-19 pemerintah juga telah membuat kesepakatan dengan BPKP, dan Kejaksaan Tinggi Aceh.
“Untuk kebutuhan penanganan, pencegahan dan dampak Covid-19 di Aceh juga diawasi dengan sangat ketat, dalam hal ini kami sangat berhati-hati dikarenakan Pemerintah Pusat melalui kementerian juga memiliki program-program bantuan penanganan Covid-19 untuk daerah-daerah termasuk Aceh,” sebut Nova.
Diantara bantuan pemerintah pusat adalah bantuan Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Bantuan juga diberikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (IA)
