Banda Aceh — Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang ada di Aceh diminta untuk dapat berakselerasi dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI). Hal tersebut akan mempercepat “pernikahan massal” antara lulusan pendidikan vokasi dengan dunia industri.
Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Aceh, Rachmat Fitri HD, pada pembukaan sosialisasi tugas dan fungsi Balai Besar Pengembangan Penjamin Mutu Pendidikan Vokasi (BBPPMPV) Bidang Bangunan dan Listrik (BBL) Tahun 2020, di Aula Dinas Pendidikan Aceh, Selasa (6/10).
“Dengan adanya “pernikahan passal” maka akan lahirnya perjanjian kerja sama sampai rekrutmen dengan dunia industri. Tujuan dari pendidikan SMK adalah setelah lulus, siswa akan dapat langsung bekerja sesuai dengan kemampuannya,” tuturnya.
Rachmat Fitri menjelaskan maksud dari analogi “pernikahan massal” yang didengungkan oleh Mendikbud yang digunakannya dalam konteks pendidikan vokasi dan dunia industri. Yaitu merujuk pada adanya kerja sama yang dilakukan industri hingga terjadi rekrutmen terhadap lulusan SMK.
“Yang menjadi tanda kesuksesan siswa SMK yaitu lulusan-lulusan vokasi dan sederajat yang terserap ke dunia industri. Bukan hanya jumlah lulusan secara kualitatif, namun posisi hingga gaji awal yang diterima lulusan juga menjadi kunci dari kesuksesan,” jelasnya.
Kadisdik Aceh menyampaikan keterlibatan DUDI dalam pendidikan vokasi sangatlah penting. Jika industri tidak terlibat dari awal untuk melakukannya maka akan gagal mentransformasi kurikulum pengajaran dan juga sarana-prasarana dalam kedalam dunia industri.
“Kami sangat yakin semua guru SMK di Aceh sangat membutuhkan keberadaan lembaga Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi untuk meningkatkan kompetensi guru dan lulusannya. Kami menyambut baik sosialisasi yang dilakukan hari ini,” ungkapnya.
Selain itu, kata Rachmat Fitri, perubahan nomenklatur BBPPMPV Bidang Bangunan dan Listrik Kemendikbud RI yang sebelumnya bernama Balai Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (BPPPTK) memang penting untuk disosialisasikan kepada semua stakeholder dan masyarakat luas, agar tidak terjadi kesalahan baik secara administratif maupun non administratif lainnya.
“Kami berharap dengan adanya BBPPMPV Bidang Bangunan dan Listrik Kemendikbud RI ini maka akan dapat terjalin hubungan kerjasama yang selama ini sudah terjalin akan semakin erat di masa yang akan datang, terutama dalam hal peningkatan kompetensi guru-guru SMK di Aceh,” tegasnya.
Ketua Satgas Fasilitasi Peningkatan Kompetensi BBPPMPV BBL Medan, Nelson Manurung, M.Pd mengatakan, pergantian nomenklatur ini sebagai langkah awal dalam menyukseskan program “pernikahan massal” antara pendidikan vokasi dengan DUDI.
“Karena bagaimanapun, lulusan SMK harus mendapat peluang kerja di industri. Menyosialisasikan dan mengawinkan ide pokok terhadap program “pernikahan massal” yang digaungkan pemerintah,” jelasnya.
Menurut Nelson, harus ada kontrak kerja antara SMK dan DUDI. Kalau dapat SMK harus menjalin kerja sama dengan DUDI sebanyak banyaknya. Tapi harus jelas, jangan hanya sekedar kerja sama saja.Tapi bagaimana tamatan SMK bisa diterima di dunia kerja.
“Hari ini kami bermaksud menyosialisasikan tugas dan fungsi BBPPMPV BBL sebagai UPT Kemdikbud dan melakukan penguatan link and match antara SMK dengan Industri Dunia Usaha dan Dunia Kerja (IDUKA),” tuturnya.
Selain itu, Nelson mengatakan pihaknya juga melaksanakan koordinasi rencana pelaksanaan diklat praktikum dengan pusat belajar SMK yang ada di Aceh.
Dalam pertemuan yang berlangsung setengah hari tersebut turut hadi Kepala Bidang Pembinaan SMK T. Miftahuddin, Kepala UPTD Balai Tekkomdik Aceh, T. Fariyal, perwakilan SMK se-Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar, lembaga kursus, dan mitra SMK. Selain itu dari pihak BBPPMPV BBL juga turut hadir para widyaiswara yakni Bakti Gunawan, M.Pd dan Tukiman, ST. (IA)
