Banda Aceh — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Dahlan Jamaluddin, meminta aparat penegak hukum agar memberikan hukuman yang seberat-beratnya kepada para pelaku kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak.
Dahlan mengaku dirinya merasa sangat prihatin dengan banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Aceh selama ini.
Hampir setiap bulan media massa di Aceh selalu dihiasi dengan berita kekerasan terhadap perempuan dan anak, baik kekerasan seksual maupun kekerasan lainnya.
Terbaru adalah kasus pemerkosaan terhadap tiga anak yang dilakukan oleh tiga laki-laki di kota Banda Aceh dan kasus pemerkosaan terhadap seorang ibu rumah tangga dan pembunuhan terhadap anaknya yang terjadi di Kecamatan Birem Bayeun, Aceh Timur.
Ia menilai, keselamatan terhadap anak-anak di Aceh saat ini terancam. Padahal anak-anak ini adalah pemilik masa depan Aceh.
“Kita semua punya keluarga. Dengan kondisi sekarang, anak-anak kita di rumah juga terancam,” kata Dahlan Jamaluddin, dalam ketarangannya, Senin (12/20).
Politisi Partai Aceh ini mengatakan mayoritas pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak di Aceh adalah orang-orang terdekat korban.
Dengan kondisi tersebut, Dahlan meminta agar aparat penegak hukum untuk memberikan hukuman yang seberat-beratnya kepada pelaku.
Hukuman yang diberikan menurutnya harus memperhatikan kondisi korban, termasuk perlindungan secara psikologis setelah terjadinya kekerasan.
Dahlan juga meminta Pemerintah Aceh untuk memperkuat perlindungan terhadap anak di Aceh.
Penguatan tersebut bisa dilakukan dengan mengonsolidasi semua pihak terkait yang ada di Aceh.
Pemerintah Aceh, sebut Dahlan, juga harus memperkuat perlindungan secara psikologis kepada korban setelah terjadinya kekerasan.
Saat ini, lanjut Dahlan, DPRA sedang mendorong para pihak yang ada di Aceh untuk melahirkan sebuah skema perlindungan terhadap perempuan dan anak.
Para pihak itu adalah Pemerintah Aceh, Polda Aceh, Kodam Iskandar Muda, Kejaksaan Tinggi, Pengadilan Tinggi, Majelis Permusyawaratan Ulama, Majelis Adat Aceh, dan juga Mahkamah Syariah.
Hal utama yang dibahas adalah terkait pemberian keadilan secara substantif kepada korban kekerasan dan juga pemberian efek jera terhadap pelaku.
“Dalam waktu dekat, kita akan duduk lagi membahas permasalah ini. Nantinya akan kita buat draf kesepakatan bersama para pihak.
Kita akan terus dorong ini demi keselamatan perempuan dan anak-anak kita, generasi penerus di Aceh,” pungkas Dahlan. (IA)
