Banda Aceh — Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh dan Komunitas Travel Umrah dan Haji Aceh (KATUHA) menandatangani MoU terkait penyelenggaraan dan pemberangkatan haji khusus dan umrah di aula kantor setempat, Rabu, 18 November 2020.
Penandantangan MoU dilakukan Kakanwil Kemenag Aceh, Dr H Iqbal Muhammad, S.Ag M.Ag dan Ketua KATUHA, Teungku Mahfud Ahmad Makam disaksikan Kabid PHU serta para Kasi PHU Kemenag kabupaten/kota se-Aceh.
Dalam sambutannya, Iqbal mengatakan hanya travel yang sudah berizin yang boleh memberangkatkan jamaah umrah.
“Kita harapkan jamaah hanya berangkat dengan travel yang sudah berizin. Kita minta travel yang tidak berizin untuk tidak memberangkatkan jamaah,” ujarnya.
Saat ini, ada 20 Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) induk dan 38 PPIU cabang berizin di Aceh.
Ia meminta masyarakat memberikan perhatian terhadap persoalan ini agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. “Kewajiban kita untuk menjaga dan mengawasi travel yang ada di Aceh,” kata Iqbal.
Ia juga berpesan agar travel juga menjadi penyambung lidah Kemenag Aceh dalam menyampaikan informasi mengenai pelaksanaan ibadah haji dan umrah kepada masyarakat.
“Kita harus ada persamaaan persepsi, persamaan pelayanan sehingga jamaah bisa terlayani dengan baik,” sebut Iqbal.
Mengenai pemberangkatan jamaah haji tahun 2021, Iqbal mengatakan, semuanya tergantung dengan kondisi wabah saat ini.
“Apakah haji tahun 2021 akan ada atau tidak kita tunggu informasi dari pemerintah saja. Kita berdoa semoga Covid-19 berakhir tahun ini sehingga masa tunggu haji tidak bertambah,” harapnya. (IA)
