Banda Aceh – Gubernur Aceh Nova Iriansyah mengajak Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terlibat dalam musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) dengan pemerintah.
Tujuannya agar perusahaan mengetahui peta rencana pembangunan suatu wilayah, sehingga BUMN dapat menyesuaikan penempatan dana coorporate social responsibility (CSR).
“Agar keterlibatan perusahaan-perusahaan ini dapat sejalan dan sinkron dengan program pemerintah,” ujar Nova saat melakukan coffee morning bersama Forum Komunikasi BUMN Aceh, di Pendopo Gubernur Aceh, Rabu, 6 Januari 2021.
Hadir pada kegiatan itu 22 perwakilan BUMN yang tergabung di bawah Forum Komunikasi BUMN Aceh. Sementara turut mendampingi Gubernur Aceh, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Aceh, Teuku Ahmad Dadek, Kepala Dinas Sosial Aceh Alhudri, Kepala Bappeda Aceh Helvizar Ibrahim, Ketua Tim Penggerak PKK Aceh Dyah Erti Idawati, serta sejumlah Kepala SKPA lainnya.
Menurut Nova, jika perusahaan dilibatkan dalam perencanaan pembangunan pemerintah, maka penggunaan dana CSR diyakini akan lebih tepat sasaran.
Selain itu, dengan begitu CSR juga dapat menyasar target-target yang belum tercover bantuan pemerintah.
Sementara Kepala Dinas Sosial Aceh Alhudri, pada kesempatan itu meminta kepada Forum Komunikasi BUMN Aceh untuk dapat menempatkan CSR mereka dalam penanganan bencana. Khususnya untuk penyediaan Bahan Bangunan Rumah (BBR) seperti seng, triplek, semen dan lain-lain.
“Aceh rawan bencana dan kita selalu membutuhkan Bahan Bangunan Rumah (BBR), seperti seng, triplek, semen dan lain-lain, untuk merangsang masyarakat dalam membangun kembali tempat mereka,” ujar Alhudri.
Senada dengan Al Hudri, Ketua Tim Penggerak PKK Aceh Dyah Erti Idawati juga menyampaikan bahwa keterlibatan CSR perusahaan akan sangat membantu pihaknya dalam pemberdayaan dan pengembangan usaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Dyah juga berharap BUMN yang ada di Aceh dapat membantu UMKM dengan membeli dan menggunakan berbagai produk hasil kerajinan lokal.
Selain itu, terkait upaya Tim Penggerak PKK dalam mencegah stunting, kata Dyah, pihaknya juga memerlukan dana operasional untuk Rumoh Gizi Gampong (RGG) yang sebelumnya telah dibentuk di seluruh Aceh.
“Selama ini operasional Rumoh Gizi Gampong menggunakan Dana Desa, tapi karena Covid-19 tidak bisa digunakan lagi,” ungkap Dyah.
Dalam pertemuan yang diiringi dengan sarapan pagi itu disepakati bahwa musrembang dengan BUMN akan dilakukan pada 18 – 19 Januari 2021. (IA)
