Banda Aceh – Gubernur Aceh Nova Iriansyah menginstruksikan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Aceh untuk sementara saat ini tidak boleh menyelenggarakan dan menghadiri kenduri pesta perkawinan dan kenduri sejenisnya.
Instruksi itu didasari atas meningkatnya kasus terkonfirmasi positif Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) mingguan sebanyak tiga kali lipat usai libur akhir tahun lalu.
Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh, Muhammad Iswanto, menjelaskan pada minggu lalu, periode 28 Desember 2020 – 26 Januari 2021, penambahan jumlah kasus baru terkonfirmasi positif Covid-19 sebanyak 52 orang, sembuh 113 orang dan kasus meninggal dunia sebanyak 11 orang.
Sedangkan pada minggu ini, periode 04 – 10 Januari 2021, jumlah kasus terkonfirmasi positif Covid-19 meningkat menjadi 146 orang, penderita yang sembuh sebanyak 80 orang, dan tujuh orang meninggal dunia.
Melonjaknya angka tersebut membuat Pemerintah Aceh kemudian mengeluarkan surat larangan yang tertuang dalam Surat Instruksi Gubernur Aceh Nomor 01/INSTR/2021 tentang larangan menyelenggarakan kegiatan kenduri pernikahan/perkawinan dan sejenisnya yang menimbulkan kerumunan massa.
Surat Instruksi itu diterbitkan dan diteken langsung Gubernur Nova pada Senin, 11 Januari 2021.
Penerbitan Instruksi Gubernur tersebut, kata Iswanto, juga didasari tindaklanjut terhadap Diktum Kedelapan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan untuk pengendalian Covid-19.
“Oleh sebab itulah instruksi ini diterbitkan, kita ingin ASN Pemerintah Aceh terlibat langsung dalam penanggulangan virus Corona terutama dalam menyikapi tren kasus yang meningkat dalam beberapa waktu terakhir,” ujar Iswanto.
Iswanto menuturkan, penyebaran penularan Covid-19 dunia kian mengkhawatirkan dan meningkat, seperti di Jepang dan beberapa negara di Eropa. Bahkan sejumlah negara tersebut mulai memberlakukan lockdown. Begitupun dengan Ibu Kota Jakarta, angka kasus kian meningkat.
“Karena itulah, instruksi ini berlaku sebagai upaya untuk menanggulangi dan mencegah Aceh dari gelombang baru penularan Covid-19,” terang Iswanto.
Iswanto menyebutkan, instruksi tersebut berlaku untuk Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) serta seluruh ASN Pemerintah Aceh, baik yang berstatus PNS maupun tenaga kontrak.
Bagi ASN dan Tenaga Kontrak Pemerintah Aceh yang melanggar larangan menyelenggara kenduri pesta pernikahan/perkawinan dan sejenisnya yang menimbulkan kerumunan dalam bentuk pengumpulan massa, maka akan diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-perundangan.
“Instruksi ini kita berlakukan agar ASN Pemerintah Aceh menjadi contoh baik di masyarakat dalam melakukan upaya pencegahan penularan virus Corona,” sebut Iswanto. (IA)
