Banda Aceh – Haji Ramli terpilih sebagai Ketua Dewan Pengurus Provinsi (DPP) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Provinsi Aceh periode 2021-2026.
Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Aceh tersebut dipercayakan menakhodai asosiasi tersebut lima tahun ke depan dan ditetapkan secara aklamasi dalam Musyarawah Provinsi (Musprov) V DPP Apindo Aceh yang berlangsung di Hotel Hermes Palace Banda Aceh, Selasa (12/1).
Musprov V DPP Apindo Aceh yang dibuka oleh Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, turut dihadiri Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Apindo, Haryadi B. S. Sukamdani serta sejumlah DPN Apindo lainnya.
Selain menetapkan H Ramli sebagai Ketua DPP Apindo Aceh, berdasarkan aklamasi musyawarah mufakat peserta Musprov Apindo V juga menunjuk Zulmahdi Hasan sebsgai sekretaris DPP Apindo Aceh dan bendahara di jabat Suparman Daud. Juga menetapkan Dr. Iskandarsyah Madjid sebagai Ketua Dewan Pertimbangan DPP Apindo Aceh. Kepengurusan baru ini untuk masa jabatan periode 2021-2026.
Ketua DPP Apindo Aceh terpilih, H. Ramli menyebukan, kandidat terpilih merupakan proses musyawarah untuk menjadikan Apindo Aceh ke depan lebih bagus dan dunia usaha di Aceh semakin maju.
Selain itu juga Apindo akan bersinergi dengan Pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi Aceh.
“Apindo siap bersinergi dengan Pemerintah, untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi Aceh, baik di bidang ekspor maupun impor dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Semuanya itu membutuhkan dukungan semua pihak,” kata Ramli dalam keterangan tertulisnya, Rabu (13/1).
Sementara, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hariyadi B Sukamdani menegaskan, ekspor dan impor di Aceh sangat bagus, hanya promosinya kurang baik di tingkat nasional maupun internasional.
“Kami berharap Pengurus DPP Apindo Aceh yang terpilih agar berupaya memaksimalkan potensi Aceh ini agar mendatangkan investasi yang strategis,” harapnya.
Sebab, terang Hariyadi, Apindo memiliki jaringan yang luas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sektor UMKM difokuskan untuk dikembangkan di Aceh.
“UMKM paling dibutuhkan di Aceh jadi Apindo mulai star di UMKM, selanjutnya sektor perkebunan, pertanian, kelautan Pariwisata itu juga salah satu yang harus difokus,” terang Hariyadi.
“Kami berharap kehadiran Apindo di Aceh dapat memberikan manfaat yang lebih baik, terhadap dunia usaha dan masyarakat serta mendukung program Pemerintah Aceh sesuai dengan tema Musprov V ‘Dunia Usaha Kuat, Aceh Hebat’,” kata Haryadi.
Sementara Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, mengatakan Pemerintah Aceh tentu harus mengandalkan dari segi dunia usaha.
Karena seperti diketahui selama tahun 2020, semua anggaran negara tersebut terserap dan diarahkan ke refocusing dan realokasi, sehingga yang terjadi itu mengakibakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tidak dapat terpenuhi 100 persen.
“Tahun 2021, kami tidak bisa mengandalkan APBA, apalagi APBN. Karena negara kita sedang fokus ke penangganan Covid-19 dan kita belum tahu kapan covid ini akan berakhir,” ungkapnya.
Atas dasar konteks itulah, harap Nova, Pemerintah Aceh akan memberi dukungan penuh kalau memang ada keseriusan ingin berinvestasi di Aceh.
“Tentu dukungan Pemerintah Aceh, baik kemudahan perizinan, penyediaan lahan, serta kemudahan lainnya hingga kemudahan termasuk pendekatan sosial budaya akan kita lakukan, agar masyarakat Aceh itu welcome terhadap investasi,” pungkas Nova. (IA)
