Lhokseumawe — Dandim 0103/Aceh Utara Letkol Arm Oke Kistiyanto turun tangan menyelesaikan permasalahan konflik pembebasan lahan proyek pembangunan Bendungan Krueng Keureuto.
Bertempat di Ruang Aula Yudha Kodim 0103/Aceh Utara, Jum’at (05/02/2020), Dandim 0103/Aceh Utara Letkol Arm Oke Kistiyanto memimpin rapat koordinasi terkait penyelesaian permasalahan pembangunan waduk Krueng Keureuto yang merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut.
Permasalahan sengketa tanah dan tapal batas antara Desa Blang Pante (Kecamatan Payabakong) dan Desa Plu Pakam (Kecamatan Tanah Luas) yang menyebabkan dan menghambat pekerjaan PSN Waduk Krueng Keureuto yang seharusnya proyek pengerjaan selesai pada tahun 2020.
Permasalahan ini juga sudah coba diselesaikan pada tahun 2017, dan sudah beberapa kali pertemuan yang dilaksanakan oleh instansi terkait, namun tidak memberikan titik temu dan hampir terjadi konflik sosial antara kedua desa yang dipicu karena permasalahan ini.
Bahkan masalah ini sudah disidangkan di Pengadilan Aceh Utara dan sudah diputuskan pada 20 Januari 2021, akan tetapi masih tetap saja terjadi pertengkaran di lapangan yang mengarah ke konflik sosial karena ketegangan antara masyarakat Desa Blang Pante dan Desa Plue Pakam.
Berangkat dari hal tersebut, maka Dandim 0103/Aceh Utara berinisiatif untuk menyelesaikan konflik demi berlanjutnya proyek PSN Waduk Krueng Keureuto yang diharapkan bisa menjadi salah satu solusi pemecahan masalah banjir tahunan yang selalu terjadi di Kabupaten Aceh Utara.
Dalam rapat koordinasi tersebut Dandim 0103/Aceh Utara Letkol Arm Oke Kistiyanto menyampaikan dengan pertemuan ini diharapkan ada titik terang dan solusi dari permasalahan tersebut, agar pengerjaan proyek PSN Waduk Krueng Keureuto bisa berjalan dan cepat diselesaikan.
“Saya juga berharap dengan adanya pertemuan ini kita bisa menyelesaikan masalah dengan musyawarah dan kekeluargaan, jadi masing masing pihak sama-sama bisa menerima dengan baik,” ujar Dandim.
“Alhamdulillah dari rapat koordinasi ini tercapai kesepakatan antara kedua desa bahwa mereka tunduk pada hukum, dan setuju mendukung Proyek PSN Waduk Krueng Keureuto, serta tidak akan mengganggu pelaksanaan proyek ke depannya,” ungkap Letkol Arm Oke.
Letkol Oke berterima kasih Kepada semua pihak yang sudah mau berkoordinasi untuk menyelesaikan permasalahan ini, dan pola penyelesaian semacam ini bisa menjadi “lessons learned” bagi wilayah lainnya yang mengalami permasalahan serupa. Baik itu sengketa tanah pembebasan lahan jalan tol, waduk, dll.
Karena setiap permasalahan apabila dilaksanakan dengan musyawarah dan kekeluargaan, maka akan menemukan solusi dari permaslahan tersebut.
Turut hadir pada rapat tersebut Asisten I Pemkab Aceh Utara Dayan Akbar, Kadis Pertanahan Aceh Utara Syahrial, Kabid Pertanahan Aceh Utara Muhammad Saleh, Perwakilan PT Brantas Abipraya Bambang S dan Teguh S, Kepala BPN Aceh Utara beserta staf, Camat Tanah Luas Usman beserta Muspika, Camat Paya Bakong T. Arahman Ansari beserta Muspika, Keuchik Plu Pakam, Keuchik Blang Pante Marzuki AB. (IA)
