Banda Aceh — Partai Nanggroe Aceh (PNA) menetapkan Sayuti Abubakar SH MH, sebagai calon wakil gubernur (Cawagub) sisa masa jabatan 2017-2022 yang akan mendampingi Gubernur Aceh Nova Iriansyah.
Penetapan itu dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) DPP PNA No. 535/PNA/B/Kpts/KU-SJ/III/2021 tanggal 5 Maret 2021 di Bandung yang ditandatangani oleh Ketua Umum PNA Irwandi Yusuf dan Sekjen Miswar Fuady di atas materai 10.000.
“PNA menetapkan kadernya sendiri, yakni Sayuti Abubakar sebagai pendamping Gubernur Nova Iriansya sisa masa jabatan 2017-2022,” ujar Sekjen PNA, Miswar Fuady dalam keterangannya, Jum’at (05/03/2021).
Disebutkannya, berdasarkan Pasal 16 ayat (4) huruf a Anggaran Dasar PNA, Majelis Tinggi PNA memiliki kewenangan menetapkan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh yang diajukan oleh DPP PNA.
Terkait hal ini Dewan Pimpinan Pusat Partai Nanggroe Aceh telah dua kali mengusulkan Cawagub Aceh Sisa Masa Jabatan 2017-2022 dari PNA ke Majelis Tinggi PNA.
Yaitu : Surat DPP PNA Nomor 525/DPP-PNA/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020, dengan 3 (tiga) Cawagub yang sudah mendaftar ke DPP PNA, yaitu H Muharuddin Harun SSosI MM, Muhammad Nazar dan Muhammad MTA.
Namun, sampai dengan akhir Januari 2021, Majelis Tinggi PNA belum mencapai kesepakatan dan meminta DPP PNA, untuk menambah jumlah kader PNA dalam usulan Cawagub Aceh Sisa Masa Periode 2017-2022 dari Partai Nanggroe Aceh.
Sehingga, target penetapan Cawagub Aceh Sisa Masa Periode 2017-2022 dari Partai Nanggroe Aceh tidak dapat diputuskan pada minggu pertama Februari 2021.
Selanjutnya, terkait permintaan Majelis Tinggi PNA untuk menambah jumlah kader PNA dalam usulan Cawagub Aceh Sisa Masa Periode 2017-2022 dari Partai Nanggroe Aceh, DPP PNA sudah mengkomunikasikan dengan beberapa kader yang dianggap memiliki kapasitas, integritas, dan loyalitas untuk mendaftarkan diri ke DPP PNA.
Namun, sampai 1 Februari 2021, hanya ada dua kader PNA yang mendaftarkan diri menjadi Cawagub Aceh Sisa Masa Periode 2017-2022 dari Partai Nanggroe Aceh.
Sehingga DPP PNA melalui surat Nomor 532/DPP-PNA/II/2021 tanggal 2 Februari 2020, kembali mengusulkan ke Majelis Tinggi PNA dengan 5 (lima) Cawagub yang sudah mendaftar ke DPP PNA.
Masing-masing yaitu H Muharuddin Harun SSosI MM, Muhammad Nazar, Muhammad MTA, Muhammad Zaini, Sayuti SH MH.
Diakui, komunikasi antar Majelis Tinggi PNA sampai dengan awal Maret 2021 juga belum mencapai satu kesepakatan bulat untuk menentukan satu orang Cawagub Aceh Sisa Masa Periode 2017-2022 dari Partai Nanggroe Aceh.
Sehingga, empat anggota Majelis Tinggi PNA (Sayuti, Soenarko, Irwandi Yusuf dan Miswar Fuady) dari lima anggota Majelis Tinggi PNA bersepakat agar DPP PNA menggunakan kewenangannya sesuai Pasal 16 ayat (6) Anggaran Dasar PNA.
Yaitu Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, Majelis Tinggi PNA belum menetapkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) maka DPP PNA dapat menetapkan dan melaksanakannya sendiri.
“Terkait hal tersebut, penetapan Cawagub Aceh Sisa Masa Jabatan 2017-2022 dari PNA sepenuhnya diserahkan kepada Ketua Umum DPP PNA (Bapak Irwandi Yusuf), dengan pertimbangan utama yang disepakati harus merupakan kader PNA yang memiliki kapasitas, integritas, dan loyalitas,” ujarnya.
Selanjutnya, Dewan Pimpinan Pusat Partai Nanggroe Aceh menetapkan Sayuti SH MH sebagai usulan Cawagub Aceh Sisa Masa Jabatan 2017-2022 dari PNA, melalui Surat Keputusan Nomor 535/PNA/B/Kpts/KU-SJ/III/2021 Tanggal 5 Maret 2021.
Berikutnya, DPP PNA akan mengkomunikasikan serta memberitahukan kepada partai pengusung Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah lainnya mengenai keputusan PNA ini.
“DPP PNA akan mengirimkan nama Sayuti SH MH sebagai Cawagub Aceh Sisa Masa Jabatan 2017-2022 dari PNA kepada Gubernur Aceh, untuk dipilih oleh Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh,” pungkas Miswar Fuady.
Seperti diketahui, Partai Nanggroe Aceh adalah salah satu pengusung pasangan Calon Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dan Calon Wakil Gubernur Aceh Nova Iriansyah pada Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017.
Sehingga berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Pasal 54 ayat (3), Partai Nanggroe Aceh dapat mengusulkan calon Wakil Gubernur Aceh melalui Gubernur Aceh untuk dipilih oleh Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. (IA)
