Banda Aceh – Sebagai upaya pemulihan ekonomi dan menekan angka kemiskinan di Aceh, Sekda Aceh Taqwallah, bersama Forum 9 beserta Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) terkait, kembali menggelar Rapat Koordinasi untuk upaya penanggulangan kemiskinan di Aceh, Senin (15/3).
Rapat lanjutan yang berlangsung di dalam Ruang Rapat Sekda, di Kantor Gubernur Aceh tersebut, bertujuan menyatukan persepsi antar SKPA terkait yang dibantu 9 instansi vertikal yang ada di Aceh, guna mencari langkah strategis mengejar penurunan angka kemiskinan di Bumi Iskandar Muda.
Kesembilan instansi vertikal tersebut adalah Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia
Perwakilan Aceh, Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Aceh
Kesembilan instansi vertikal yang disebut Forum Sembilan tersebut, nantinya akan turut mendampingi Pemerintah Aceh dalam upaya mengeliminasi kemiskinan di Aceh.
“Ada yang bisa segera kita tindak lanjuti, kita segerakan, dan yang tidak bisa kita cari solusinya,” kata Sekda Aceh.
Sementara Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Perwakilan Provinsi Aceh, Ihsanurrijal mengaku akan membantu memberikan data wilayah kantong-kantong kemiskinan di Aceh, agar program fokus penanganan di tempat tersebut dapat ditentukan.
Sebab masing-masing kabupaten dan kota, kata Ihsanurrijal, memiliki karakter wilayah dan suhu ekonomi yang berbeda-beda. Ia juga akan memberikan sejumlah data terkait indikator penilaian seseorang dikatakan miskin dalam Susenas.
Susenas atau Survei Sosial Ekonomi Nasional, merupakan salah satu sumber data sosial ekonomi rumah tangga yang menjadi sandaran utama Indonesia dalam kebutuhan data.
Yang kemudian akan diimplementasikan dalam pembangunan yang sejalan dengan Tujuan Sustainable Development (SDGs).
“Pertanyaan-pertanyaan Susenas merupakan indikator SDGs, RPJMN, Nawacita, dan kesejahteraan bangsa. Bahkan 3 dari 11 Sasaran Makro Pembangunan 2020-2024 dihitung menggunakan data Susenas. Susenas juga mendukung 5 dari 7 Agenda Pembangunan Nasional,” ujarnya.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Aceh Helvizar Ibrahim mengatakan, Aceh sempat sukses menurunkan kemiskinan pada tahun lalu. Persentase kemiskinan di Aceh pada Maret 2020 yaitu 14,99 persen, artinya turun sebanyak 0,02 persen.
Ia mengatakan bersama sama kabupaten/kota harus saling bahu membahu, tekun dan fokus dengan langkah yang konkrit. “Sukses story sempat kita alami, namun terhalang pandemi covid-19. Kita harus bersinergi membangun Aceh, bukan hanya Pemerintah Aceh saja, namun seluruh kabupaten/kota harus turut serta bergerak membantu dalam mengeliminasi kemiskinan,” ujar Helvizar. (IA)
