Banda Aceh – Pemerintah Aceh melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Aceh, menggelar dialog membahas isu-isu aktual di Aceh. Dialog itu untuk menjaring masukan lintas stakeholder tentang arah kebijakan Pemerintah Aceh dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Aceh.
Kepala Badan Kesbangpol Aceh Mahdi Efendi mengatakan, kegiatan tersebut dilakukan untuk mengumpulkan berbagai masukan dari seluruh stakeholder, sebagai langkah solutif untuk menjawab permasalahan yang terjadi di Aceh.
Dengan alternatif solusi itu arah pembangunan Aceh bisa berjalan sesuai dengan alur yang telah direncanakan, dan konflik sosial dapat dihindari.
“Kita tentu ingin memperkuat koordinasi antara Pemerintah Aceh dengan seluruh stakeholder, sehingga seluruh potensi konflik di Aceh dapat dihindari,” kata Mahdi saat membuka dialog yang dilangsungkan di Aula Badan Kesbangpol Aceh, Selasa (30/3).
Mahdi mengatakan, dalam Undang-undang tentang penanganan konflik sosial, diamanatkan kepada elemen pemerintah daerah dan masyarakat, untuk terlibat aktif dalam menangani konflik sosial. Karenanya menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat Aceh menangani konflik sosial yang jika tidak ditangani akan mengganggu keberlangsungan perdamaian di Aceh.
Ditambahkannya, Pandemi Covid-19 yang membuat semua negara terpuruk, bisa menjadi salah satu penyebab terjadinya konflik sosial. Karenanya, Badan Kesbangpol Aceh memandang perlu masukan semua elemen baik dari sisi ekonomi maupun sosial kemasyarakatan.
“Kebijakan pemerintah hendaknya mendapat dukungan masyarakat. Menjadi tanggung jawab kita bersama untuk bahu membahu merawat perdamaian di Aceh,” kata Mahdi.
Dialog interaktif itu sendiri diikuti perwakilan unsur organisasi kemahasiswaan universitas di Banda Aceh, perwakilan OKP, jurnalis dan unsur terkait lainnya. Mereka yang mengisi materi dialog Kepala BPS Aceh, Kepala Badan Kesbangpol Aceh, Kepala Bappeda Aceh dan Kepala Dinas Perhubungan Aceh. (IA)
