Banda Aceh – Gubernur Aceh Nova Iriansyah tidak menghadiri pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahun 2021 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2022 yang dilaksanakan di Hotel Hermes Palace Banda Aceh, Senin (5/4).
Padahal Nova sebelumnya sudah menandatangani surat undangan untuk para peserta menghadiri Musrenbang yakni para Bupati, Wali Kota, Ketua DPRK, Kepala SKPA dan lainnya.
Nova dilaporkan saat ini sedang melakukan kunjungan kerja ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA) untuk keperluan promosi investasi di negara Timur Tengah tersebut.
Musrenbang hanya dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Taqwallah atas nama Gubernur Aceh Nova Iriansyah.
RKPA merupakan dokumen perencanaan Pemerintah Aceh untuk tahun 2022, dengan mengacu pada Dokumen RPJM Aceh Tahun 2017-2022. Serta memperhatikan Prioritas Pembangunan Nasional. Dimana, 2022 menjadi tahun terakhir dalam pencapaian target RPJM Aceh, yang merupakan tahun terakhir jabatan Nova Iriansyah sebagai Gubernur Aceh.
RKPA Tahun 2022 mengangkat tema Membangun Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya Saing Untuk Mewujudkan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif.
Sekda mengatakan, Rencana Kerja Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota tahun 2022 harus mampu menjawab tantangan sesuai dengan amanat Presiden Jokowi, yaitu penanganan sisi kesehatan dan ekonomi harus diselesaikan dalam waktu bersamaan dalam tindakan melawan covid-19.
“Covid-19 menjadi masalah dan berpengaruh kepada sendi-sendi ekonomi dan kehidupan sosial. Pandemi juga telah memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional, termasuk di Aceh hingga menyentuh level minus,” kata Sekda.
Karena itu, RKPA 2022 harus mampu menjawab tantangan penumbuhan ekonomi nasional dan Aceh di tengah pandemi covid-19.
Instrumen utama pada roda perekonomian di Aceh, masih didominasi oleh APBA, karena itu, Sekda berpesan agar perencanaan dan penyusunannya dilakukan secara berkualitas.
Apalagi, kinerja pembangunan Aceh merupakan akumulasi dari kinerja pembangunan kabupaten dan kota. Kinerja pembangunan Aceh pun akan berkontribusi pada pencapaian target kinerja pembangunan nasional. Karena itu, sinkronisasi dan kolaborasi menjadi keharusan, jika menginginkan kinerja pembangunan Aceh terwujud sebagaimana diharapkan.
“Untuk itu pendekatan tematik, holistik, integratif dan berbasis spasial menjadi relevan dan substantif dalam perencanaan pembangunan,” kata Sekda.
Kepala Bappeda Aceh T. Ahmad Dadek mengatakan, Musrembang RKPA 2021 diikuti langsung berbagai stakeholder kunci yang berasal dari berbagai pemangku kepentingan. Mereka berasal dari unsur pemerintah, legislatif, akademisi, tokoh masyarakat, swasta, LSM dan komunitas pembangunan lainnya.
Secara langsung, ada 150 peserta yang hadir di antaranya adalah Pimpinan Forkopimda Aceh, Ketua dan Wakil DPRA, Bupati/Wali Kota, Sekretaris Daerah Kabupaten dan Kota, Kepala SKPA, Kepala Bappeda Kabupaten dan Kota, tokoh masyarakat, akademisi, perwakilan LSM dan media massa.
“Sedangkan peserta lainnya mengikuti melalui video conference (vidcon) dengan menggunakan aplikasi zoom meeting,” kata Dadek.
Untuk menyelaraskan dengan prioritas nasional, kata Dadek, pihaknya melakukan beberapa tahapan Musrembang. Selain pembukaan pada Senin hari ini, Bappeda Aceh juga akan membuat beberapa tahapan yaitu desk kemiskinan pada Senin siang nanti. Raker kemiskinan sendiri akan dilangsungkan pada Selasa (6/4) besok.
Sementara pada 7-8 April digelar Forum Pembahasan Renja SKPA tahun 2022. Agenda akhir adalah pembahasan desk usulan program/kegiatan sumber TDBH Migas dan DOKA tahun 2022 yaitu pada 19-22 April 2021.
“Desk kemiskinan akan dipaparkan Sekda kabupaten dan kota di depan kementerian/lembaga. Sementara bupati dan wali kota bisa segera menyampaikan draft usulan program/kegiatan sumber TDBH Migas dan DOKA tahun 2022,” kata Dadek. (IA)
