BANDA ACEH – Gubernur Aceh Nova Iriansyah mengukuhkan struktur pengurus Majelis Akreditasi Dayah Aceh (MADA) masa kerja tahun 2021-2024, di Anjong Mon Mata Komplek Meuligoe Gubernur Aceh, Senin (26/4).
Pengukuhan disaksikan langsung oleh Ketua komisi VI DPRA, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Ketua Majelis Pendidikan Aceh (MPA), Ketua Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA), Kepala Bank Indonesia (BI) Aceh, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Aceh, Kakanwil Kemenag Aceh, Ketua BKMT Aceh, para Asisten Setda Aceh, Staf Ahli Gubernur dan Kepala SKPA Pemerintah Aceh.
Adapun mereka yang dikukuhkan Tgk Haekal Afifa Asyarwani menjabat sebagai Ketua, Tgk Ibnu Hajar menjabat sebagai Wakil Ketua, kemudian Tgk Marbawi Yusuf, Tgk Ilham Mirsal dan Tgk Syarwani menjabat sebagai Anggota.
“Saya percaya Anda akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan,” kata Nova saat pengukuhan.
Dengan hadirnya Majelis Akreditasi Dayah Aceh (MADA), diharapkan mampu mendongkrak mutu dan standardisasi pendidikan dayah ke depannya, melalui proses akreditasi Lembaga Pendidikan Dayah di Aceh. Demi terwujudnya pendidikan dayah yang berkualitas menuju pencapaian cita-cita Aceh Hebat, sehingga mampu bersaing di level nasional maupun internasional.
“Semoga, cita-cita ini dapat menjadi perhatian kita bersama, khususnya para anggota Majelis Akreditasi Dayah Aceh yang dilantik pada hari ini,” ujarnya.
Membangun pendidikan dayah, kata Nova, merupakan salah satu fokus Pemerintah Aceh selama ini, sebagaimana tertuang dalam Visi Misi Aceh Hebat dan masuk dalam program unggulan Aceh Carong, untuk menciptakan generasi muda yang berprestasi baik di tingkat nasional dan regional.
Melalui peningkatan pendidikan dayah berkualitas, akan menciptakan SDM dan generasi Aceh yang unggul sesuai cita-cita Aceh Carong. Bukan sekedar dari sisi ilmu pengetahuan dan teknologi, namun juga terkait dengan prestasi dan karakter diri para peserta didik.
Bukan hanya itu, Pemerintah Aceh juga memiliki program unggulan lainnya, yaitu Aceh Teuga dan Aceh Meuadab. Aceh Teuga fokus kepada upaya untuk melahirkan para pemuda Aceh yang kuat, berprestasi, jauh dari narkoba serta punya kualitas kepemimpinan yang baik.
Sementara Aceh Meuadab mengarah kepada upaya untuk dapat membuat para pemuda Aceh berkarakter unggul dengan akhlak mulia, melalui penguatan pendidikan demokrasi, sosial budaya, kearifan lokal, dan pendidikan agama sesuai syariat Islam.
Ketiga program tersebut, terang Nova, memiliki 1 tujuan yang sama untuk mewujudkan cita-cita Aceh Hebat mustahil terlaksana tanpa dukungan berbagai pihak di Aceh, termasuk dari lembaga Pendidikan Dayah.
Selain itu, Gubernur Aceh mengungkapkan, lembaga pendidikan dayah di Aceh telah mendapatkan legitimasi setara dengan pendidikan umum lainnya. Hal itu sesuai dengan amanah Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang menegaskan bahwa Pemerintah Aceh, melalui keistimewaan dan kekhususan Aceh, yang memiliki kewenangan untuk mengatur sektor pendidikan sesuai dengan kearifan lokal di Aceh.
Salah satu upaya yang telah dilakukan Pemerintah Aceh untuk mendukung Lembaga Pendidikan Dayah adalah dengan menerbitkan Qanun Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaran Pendidikan Dayah dan Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2019 tentang Badan Akreditasi Dayah Aceh (BADA).
Nova menjelaskan, akreditasi lembaga pendidikan dayah, memiliki makna yang sangat penting bagi semua pemangku kepentingan terkait, sebab, selain keberadaan dayah dapat terdata dengan baik, dayah juga mendapat pengakuan sebagai lembaga pendidikan Islam yang kredibel, bermutu dan memiliki standar pendidikan.
Lebih dari itu juga menjadi ukuran dalam menjaga kualitas pendidikan dayah di Aceh. (IA)
