BANDA ACEH – PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) siap menyalurkan bantuan sosial Sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH), kepada 574.031 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di 23 kabupaten/kota pada tahun 2021 di Provinsi Aceh.
Penyaluran Bansos merupakan komitmen BSI untuk membantu pemerintah, dalam memperkuat jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang terdampak secara ekonomi karena pandemi.
Bantuan sosial nontunai ini terdiri atas penyaluran program sembako kepada 322.873 penerima dan PKH kepada
251.158 penerima.
Penyaluran bantuan sosial nontunai di Provinsi Aceh melalui BSI, sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS).
Penyaluran bantuan sosial ini, akan dimulai dari Juli 2021 sampai Desember 2021 sejalan dengan Program Bansos Nontunai tahun 2021.
Wakil Direktur Utama 1 Bank Syariah Indonesia, Ngatari menyampaikan terima kasih kepada seluruh stakeholder baik pusat maupun di Provinsi Aceh, atas kepercayaan yang diberikan kepada BSI sebagai mitra bank dalam penyaluran bansos nontunai di Provinsi Aceh untuk pertama kali.
“Kami berharap penyaluran bantuan sosial nontunai dapat terlaksana dengan baik, secara efisien, tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi sehingga dapat membantu meringankan beban masyarakat Aceh di tengah pandemi COVID-19,” kata Ngatari dalam acara kick off ceremony dan penyerahan simbolis bantuan sosial non tunai secara daring, Jumat (23/7).
Sekretaris Daerah Aceh, Taqwallah, meluncurkan secara resmi penyaluran bantuan sosial program keluarga harapan dan sembako melalui Bank Syariah Indonesia untuk seluruh keluarga penerima manfaat di wilayah Aceh.
Peluncuran itu dilakukan Sekda dengan menyerahkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) secara simbolis, kepada salah satu keluarga penerima manfaat (KPM) di Kantor Gubernur Aceh, pada Jum’at (23/7).
Kegiatan tersebut juga digelar secara virtual dan diikuti oleh bupati/wali kota se-Aceh serta berbagai stakeholder terkait lainnya.
Sebelumnya, Provinsi Aceh telah memberlakukan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Qanun tersebut mengamanatkan agar seluruh bank yang beroperasi di Aceh harus berlandaskan sistem syariat. Sehingga penyaluran sebelumnya yang dilakukan bank himbara konvensional harus dialihkan kepada bank BSI.
Dalam menyalurkan bansos, BSI bersinergi bersama Kementerian Sosial, Pemerintah Daerah dan petugas Bansos dengan melibatkan jaringan BSI dan dukungan agen BRILink di seluruh Aceh.
“Kami mengoptimalkan jumlah Agen Laku Pandai BSI Smart agar Keluarga Penerima Manfaat mudah dalam mencairkan bantuan. Selain itu kami juga mengoptimalkan 125 outlet BSI, 712 ATM BSI dan 48 agen laku pandai BSI Smart di seluruh Provinsi Aceh dan bersinergi dengan Kemensos dengan menyiapkan kontak pengaduan agar penerima lebih mudah memperoleh info mengenai bansos,” ujar Ngatari.
Dalam menyalurkan bansos nontunai, BSI menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan membagi zona distribusi menjadi tiga kelompok disesuaikan dengan kondisi Covid-19 masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Aceh.
Untuk zona merah BSI membatasi penyaluran bansos sebanyak 12 orang per jam, sedangkan zona oranye 15 orang per jam dan zona kuning 20 orang per jam.
Bantuan sosial nontunai disalurkan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) terafiliasi dengan produk BSI TabunganKu Wadiah.
Kartu ini memiliki beberapa fitur diantaranya, tidak adanya saldo minimal dan limit, tanpa biaya pengendapan, biaya administrasi bulanan, biaya penutupan rekening, dan biaya ganti buku.
Kartu Keluarga Sejahtera untuk Bansos PKH dan Bansos sembako bisa ditransaksikan di kantor cabang BSI, ATM BSI, agen laku pandai BSI Smart secara gratis.
Keluarga Penerima Manfaat bisa juga menggunakan jaringan ATM Bersama, Prima dan Link dengan tarif yang berlaku.
BSI juga mengoptimalkan pembukaan rekening online dan mekanisme pendataan secara terpusat, agar distribusi Kartu Keluarga Sejahtera di seluruh Provinsi Aceh bisa lebih cepat.
Sekda Aceh Taqwallah mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada pihak BSI sebagai penyalur bansos tersebut. Ia berharap BSI dapat melakukan tugas mulia tersebut dengan baik dan lancar. Sehingga penerima bantuan dapat segera merasakan manfaatnya.
“Pemerintah Aceh berharap Bantuan Sosial PKH dan Sembako ini mampu memperkuat daya beli masyarakat, menjadi pemicu untuk menggerakkan ekonomi Aceh, sehingga pertumbuhan ekonomi di Aceh dan Indonesia secara umum menjadi lebih baik di tengah pandemi Covid-19 ini,” ujar Taqwallah.
Kepada masyarakat penerima manfaat, Taqwallah meminta mereka untuk menggunakan dana bantuan tersebut dengan sebaik-baiknya untuk kebutuhan hidup di masa sulit ini.
“Bantuan Sosial ini diharapkan dapat mengurangi beban masyarakat di tengah pandemi Covid-19, sebagaimana diharapkan oleh Presiden Joko Widodo saat meluncurkan program bantuan tunai se Indonesia pada awal Januari 2021 lalu,” ujar Taqwallah.
Sekda mengatakan, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota di seluruh Aceh, mendukung penuh pelaksanaan berbagai program bantuan tunai dari Pemerintah Pusat.
Program Keluarga Harapan merupakan bantuan sosial yang dilakukan non tunai, melalui bank penyalur ke rekening atas nama Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Bansos PKH ini diberikan per tiga bulan, disesuaikan dengan kriteria yang telah ditentukan.
Bantuan ini dapat digunakan untuk membeli makanan bergizi, perlengkapan transport ke sekolah, modal usaha dan transport untuk mengunjungi fasilitas kesehatan.
Program Bansos Sembako di Provinsi Aceh ini adalah pemberian bantuan sebesar Rp 200 ribu per bulan kepada masing-masing Keluarga Penerima Manfaat (KPM), yang diharapkan penerima bisa membelanjakan untuk membeli bahan pangan.
Bahan pangan ini terdiri dari sumber karbohidrat, protein hewani, nabati, vitamin dan mineral. (IA)
