BANDA ACEH – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI, Letjen TNI Ganip Warsito tiba di Aceh melalui Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda (SIM) Blang Bintang, Aceh Besar, Sabtu (28/8) sore.
Ketua Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Nasional itu datang ke Aceh, bersama Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Safrizal ZA.
Di Bandara SIM, Ganip Warsito disambut Pangdam Iskandar Muda (IM) Mayjen TNI Achmad Marzuki, Sekda Aceh Taqwallah,
Asisten III Setda Aceh Iskandar AP, Kepala BPBA Ilyas, Bupati Aceh Besar Mawardi Ali, Dandim 0101/BS, Kolonel Inf Abdul Razak Rangkuti serta perwakilan Polda Aceh serta Kejati Aceh.
Di Aceh, rencananya Letjen Ganip Warsito akan melakukan evaluasi dan Rapat Koordinasi (Rakor) terkait penanganan Covid-19.
Selain itu bersama Pemerintah Aceh, Ganip diagendakan melakukan pembagian 500 ribu masker kepada masyarakat melalui Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) serta peninjauan Posko PPKM di Banda Aceh dan Aceh Besar.
Positivity Rate Aceh Tertinggi di Indonesia
Sebelumnya, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nasional menyoroti Provinsi Aceh yang masih memiliki perkembangan kasus Covid-19 yang kurang baik. Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, Aceh menjadi provinsi dengan angka positivity rate tertinggi di Indonesia yang mencapai 51,55 persen.
Selain itu, Aceh juga menjadi satu-satunya provinsi yang masih mengalami kenaikan kasus mingguan yakni naik 429 kasus dibandingkan minggu sebelumnya.
“Hanya ada satu provinsi yang masih mengalami kenaikan kasus mingguan yaitu Aceh, yang naik 429 kasus dibandingkan minggu sebelumnya,” ujar Wiku saat konferensi pers, Kamis (26/8).
Sedangkan pada minggu ini, angka kesembuhan di Aceh juga tercatat mengalami penurunan yang sebesar 1.291 kasus, angka kematian tercatat mengalami kenaikan sebesar 35 kasus, dan kasus aktif naik 1.067 kasus.
“BOR di Aceh juga meningkat dibandingkan minggu sebelumnya dari 56 persen naik menjadi 59 persen,” kata dia.
Karena itu, Wiku mengingatkan pimpinan daerah agar membaca data terkait kondisi detil di masing-masing wilayahnya seperti positivity rate, selisih kasus mingguan, serta jumlah kasus aktifnya.
Ia juga meminta pemerintah daerah yang masih mencatatkan kenaikan kasus dan positivity rate yang tinggi untuk melakukan sejumlah upaya.
Yakni memastikan koordinasi dengan pemerintah pusat terutama Kemenkes terkait sinkronisasi data dan memastikan data yang terlapor sesuai dengan pencatatan di daerah. Selain itu, pemda juga diminta agar terus meningkatkan jumlah pemeriksaan di wilayahnya hingga mencapai standar WHO yaitu 1:1.000 populasi per minggu.
“Kemudian tekan jumlah kasus positif dengan meningkatkan pengawasan prokes, serta pengaturan kegiatan sosial ekonomi masyarakat,” tambah Wiku.
Dari catatan Satgas, Aceh telah memiliki posko sebanyak 68,5 persen dari total desa atau kelurahan di daerahnya dan sebanyak 66,03 posko sudah melaporkan kinerjanya. Menurut Wiku, kinerja posko ini perlu dievaluasi dan diperbaiki sehingga fungsinya dapat berdampak signifikan terhadap perkembangan kasus di Aceh.
Selain itu, Satgas meminta agar pemda memastikan fasilitas pelayanan kesehatan tersedia dengan baik dan mudah diakses. Sebab angka BOR yang masih tinggi dapat menyebabkan keterlambatan penanganan pasien dan meningkatkan kematian.
“Untuk itu, BOR yang tinggi perlu segera ditekan dengan mengkonversi tempat tidur di rumah sakit rujukan dan memaksimalkan tempat isolasi terpusat, sebisa mungkin pasien positif tidak melakukan isolasi mandiri di rumah,” tegas dia. (IA)
