BANDA ACEH — Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegur Wali Kota Langsa Usman Abdullah dakibat belum melakukan penyaluran insentif untuk tenaga kesehatan (Nakes) dalam penanganan pasien Covid-19.
Hal itu disampaikan Kastorius Sinaga, Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media, Selasa (31/8).
Menurutnya, Kemendagri sangat serius mengawasi realisasi belanja anggaran oleh Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia. Bahkan, secara langsung, Mendagri memerintahkan jajaran eselon 1, utamanya Inspektorat Jenderal dan Dirjen Keuangan Daerah, M Ardian Novrianto untuk melakukan monitoring mingguan realisasi APBD 548 pemerintah daerah seluruh Indonesia dalam kaitan dengan faktor pengungkit pemulihan ekonomi di daerah serta penanganan Covid-19 di Daerah.
Realisasi pos belanja Insentif Tenaga Kerja Kesehatan Daerah (INNAKESDA) merupakan salah satu fokus perhatian Mendagri Tito di dalam memonitor realisasi belanja APBD.
“Kebijakan refocusing APBD 2021 telah menggariskan bahwa 8% Dana Alokasi Umum (DAU) dan DBH (Dana Bagi Hasil) tahun anggaran /2021 ini diperuntukkan untuk penanganan Covid-19, termasuk pembayaran insentif nakes daerah. Artinya, faktor ketersediaan dana seharusnya terjamin untuk Innakesda,” ujarnya.
Namun hasil pemantauan rutin Kemendagri, yang datanya telah direchek ke data Kemenkeu dan Kemenkes, masih terdapat banyak daerah yang belum membayarkan Innakesda.
Bahkan di beberapa daerah yang termasuk PPKM Level 4, dimana penyebaran covid-19 masuk zona merah, insentif para nakes belum direalisasikan oleh Kepala Daerah.
‘Mendagri sangat memberi perhatian kepada nakes karena merekalah salah satu “front liner” penanganan Covid -19 di daerah’.
Karena itu, Senin kemarin (30/8/2021), Mendagri Tito Karnavian telah menandatangani surat teguran kepada 10 Kepala Daerah (Bupati dan Wali Kota) yang belum membayarkan insentif kepada nakes di daerahnya.
“Hari ini surat teguran Bapak Menteri bernomor 904 tertanggal 26 Agustus 2021 akan langsung dilayangkan ke 10 Bupti dan Walikota yang belum membayarkan Innakesda-nya.”
Berikut daftar Kepala Daerah yang ditegur oleh Mendagri :
- Walikota Padang, Provinsi Sumatera Barat
- Bupati Nabire, Provinsi Papua
- Wali Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung
- Bupati Madiun, Provinsi Jawa Timur
- Wali Kota Pontianak, Kalimantan Barat,
- Bupati Penajem Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur
- Bupati Gianyar, Provinsi Bali
8.Wali Kota Langsa, Provinsi Aceh - Wali Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Barat
- Bupati Paser, Kalimantan Timur
Dalam surat teguran yang ditembuskan ke Presiden tersebut, Mendagri meminta para Kepala Daerah tersebut untuk segera membayarkan Innakesda. Bila Daerah belum melakukan refokusing anggaran sebagai sumber belanja innakesda, Kepala Daerah dapat melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) dengan memberitahukan kepada pimpinan DPRD sehingga pembayaran Innakesda tidak terhambat. (IA)
