BANDA ACEH – Sudah tiga bulan lebih pelaksanaan Musyawarah Wilayah (Muswil) IX Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (DPW PPP) Aceh dilangsungkan pada 29 Mei 2021
Namun demikian, hingga saat ini, DPW PPP Aceh belum juga menetapkan ketua baru periode lima tahun ke depan, pengganti Tgk Amri M Ali.
Sementara dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP tidak memberikan informasi apapun kepada tim formatur hasil Muswil terkait kejelasan kepengurusan PPP selanjutnya, terlebih menyangkut kursi ketua DPW PPP Aceh yang baru.
Tim formatur PPP Aceh dari unsur DPC kabupaten/kota, Tgk Musannif ikut mempertanyakan terkait nasib PPP Provinsi Aceh dibawah kepemimpinan Ketua Umum DPP PPP Suharso Monoarfa, yang dinilai sedang meruncing menuju ke arah perpecahan.
Padahal, kata Musannif, dalam beberapa kali rapat yang dilakukan oleh tim formatur, telah melahirkan dua orang nama sebagai calon Ketua DPW PPP Aceh.
“Dari DPP belum ada informasi apapun. Malu kita sebagai partai tua dan berpengalaman. Mengapa seperti ini sudah organisasinya. kenapa bergantung kepada ketua umum (ketum) seseorang. Emangnya PPP punya ketum? Ini punya umat. Diakan dipilih juga,” kritik Musannif.
Padahal, sebutnya, dalam petunjuk operasional, yakni diatur dalam Muswil, untuk memilih tim formatur yang diberi tugas untuk membentuk kepengurusan mulai dari jabatan ketua, wakil ketua, seketaris, wakil seketaris, bendahara, dan wakil bendahara.
Sementara saat ini, kata Musannif, formatur sudah melaksanakan tugasnya, seperti rapat pertama mencari pola bagaimana pengusulan. Sehingga pada rapat kedua sudah muncul nama lengkap, mulai dari ketua sampai tingkat bawah. Sedangkan formatur perwakilan dari DPP, yakni Fitri Gayo dalam dua kali pertemuan tersebut tidak berpihak kemanapun. Dan hanya menerima usulan dari masing-masing unsur formatur.
“Kalau DPP ada orang tertentu untuk pimpin DPW PPP Aceh, kenapa dia harus perintahkan untuk kita buat Muswil. Kenapa tidak dibuat saja petunjuk operasional yang baru. Misalnya di bawah kepengurusan Ketum DPP Suharso, Muswil ditiadakan dan dibentuk formatur yang mereka buat sendiri, untuk menentukan siapa kepengurusan yang akan datang, sehingga tidak terjadi perpecahan. Yang namanya demokrasi adalah upaya Musyawarah dan mufakat. Apabila dalam musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka jalan keluarnya adalah voting,” ujar Musannif, Jum’at (10/9).
Lebih lanjut dikatakannya, dalam rapat bersama formatur, suara terbagi dua. Satu pihak yang terdiri dua orang yakni Tgk H Amri M Ali dan Daifunnas mengusulkan Tgk Amri M Ali Sedangkan satu pihak terdiri empat orang diantaranya Musannif, Zainuddin, Muzanni dan Muzakir mengusulkan Anwar Idris.
“Jadi terbagi dua, tetapi di dalamnya banyak terdapat kesamaan. Maksudnya dalam usulan Tgk Amri juga ada nama-nama yang kami usulkan juga. Jadi tidak ada namanya gagal dalam pengusulan itu. Tidak ada itu,“ jelas Ketua DPC PPP Aceh Besar itu.
Kemudian kata Musannif, setelah nama tersebut diambil oleh DPP, maka sampai saat ini tidak ada info lagi mengenai keputusan selanjutnya. Pihaknya juga mencoba menanyakan kepada Waketum DPP PPP Arsul Sani dan Sekjen DPP PPP Arwani.
“Kita coba tanya kenapa bisa seperti ini sudah tiga bulan. Kita ini partai besar dan berpengalaman. Partai tua yang seharusnya tidak terjadi begini. Kita simbolnya persatuan, tetapi semakin lama ini bukan persatuan yang terjadi tetapi semakin meruncing ke arah perpecahan,” tegasnya.
Musanif juga merasa terkejut soal ada info di media yang menyatakan kepengurusan DPW PPP sudah diambil alih oleh DPP. Menurutnya, itu tidak ada dan kalaupun ada, maka DPP harus menyurati secara resmi. Begitu juga sebutnya, kalaupun dikatakan DPP mengambil alih, seperti ada keputusan formatur yang tidak bulat. Namun semua itu tidak ada, baik surat resmi maupun info lainnya dari DPP.
“Seharusnya saat terjadi kekosongan pimpinan tidak ada yang boleh mengklaim dirinya sebagai ketua lagi. Menurut kami tahu Tgk Amri masih mengklaim dirinya sebagai ketua sebelum ada ketua baru. Namun dalam bahasa kami, kalau sudah sudah dilaksanakannya muswil itu sudah demisionar, tapi dalam pemahaman Tgk Amri, sebelum terpilih ketua baru berarti tidak ada istilah demisioner. Itu pemahaman Tgk Amri,” jelas mantan Anggota DPRA itu.
Untuk diketahui, Musyawarah wilayah (Muswil) IX DPW PPP Provinsi Aceh pada 28-29 Mei 2021 telah menghasilkan sebanyak 7 orang formatur terpilih. Ketujuh formatur tersebut terdiri atas satu orang unsur DPP, satu orang unsur DPW dan 5 orang perwakilan pengurus DPC PPP kabupaten/kota se-Aceh.
Adapun nama-nama formatur terpilih tersebut yakni Tgk H Amri M Ali (Ketua DPW Aceh), Muzakir (Ketua DPC PPP Aceh Tenggara), Musannif (Ketua DPC PPP Aceh Besar), Daifunnas (Ketua DPC PPP Nagan Raya), Zainuddin Iba (Ketua DPC PPP Aceh Utara) dan Muzanni (Ketua DPC PPP Aceh Jaya).
Sedangkan dari unsur DPP PPP yakni Fitri Gayo. Tim formatur akan bertugas memilih ketua definitif dan menyusun pengurus PPP Aceh periode lima tahun ke depan. (IA)
