BANDA ACEH — Juru Bicara Pemerintah Aceh Muhammad MTA ikut menanggapi penilaian bahwa Perubahan APBA 2021 hanya kepentingan elite seperti disampaikan oleh Koordinator Masyarakat Transparan Aceh (MaTA) Alfian.
“Terkait pernyataan MaTA menyatakan bahwa APBA-Perubahan hanya untuk kepentingan elite, mungkin MaTA mempunyai perspektif lain dari kaca mata lembaga anti-korupsi,” ujar Muhammad MTA dalam keterangannya, Kamis (16/9).
Sebagaimana diketahui, tambah MTA, MaTA merupakan salah satu lembaga yang konsern dalam melakukan pengawasan terhadap pemerintah dalam hal tata kelola pemerintahan terutama keuangan.
“Namun dapat kami sampaikan APBA Perubahan merupakan untuk kepentingan publik, misalnya pada APBA-Perubahan 2021 yang kita rencanakan ini, kita ingin membangun 4.000 – 5.000 rumah duafa yang sempat tertunda pada awal tahun 2021. Juga bantuan keuangan untuk kabupaten/kota dalam hal penanganan covid-19, termasuk di dalamnya insentif untuk tenaga kesehatan (Nakes),” ungkap MTA.
Namun demikian, lanjut MTA, pihaknya menyambut positif pernyataan MaTA. Pemerintah Aceh memandang hal tersebut sebagai salah satu bentuk kontrol publik terhadap perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik.
Lebih lanjut Muhammad MTA menerangkan, Pemerintah Aceh masih menunggu respon dari DPRA terkait kepastian Perubahan 2021.
PP Nomor 12 Tahun 2019 memang mengatur jadwal sebagai tahapan normatif, tapi sifatnya tentatif, dibenarkan terjadinya pergeseran jadwal misalnya akibat ada agenda-agenda para pihak yang dipandang penting.
Yang menjadi penekanan sebenarnya pada batas akhir, dimana 30 September sudah adanya kesepakatan bersama antara DPRA dengan Pemerintah Aceh, ini yang wajib. Demikian juga dengan Permendagri Nomor 64 Tahun 2020 tentang pedoman penyusunan APBD 2021 yang lebih kurang mempunyai substansi yang sama.
Pada saat jadwal normatif tersebut, DPRA masih fokus pada pembahasan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) APBA 2020, dimana melebihi 30 hari dari seharusnya. Ini misalnya termasuk salah satu kesibukan legislatif.
“Namun demikian pihak kita pada waktu bersamaan tersebut intens melakukan komunikasi dengan pimpinan dewan, termasuk dengan Pak Dahlan Jamaluddin (Ketua DPRA) sendiri. Beliau menyatakan kita fokus dulu LPJ 2020, setelah itu baru kita jadwalkan kembali terkait APBA Perubahan 2021,” terangnya.
“Kepastian untuk Perubahan APBA inilah yang sedang kita tunggu respon dari pimpinan DPRA. Semoga mendapat reapon positif,” harap MTA. (IA)
