BANDA ACEH — Pilihan kata yang digunakan oleh Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Aceh Alhudri yang mempersilahkan kepala sekolah untuk mundur jika tidak mampu menuntaskan pelaksanaan vaksinasi covid-19 bagi siswa hingga batas waktu 30 September 2021, disesalkan sejumlah kalangan.
Pengamat Kebijakan Publik Aceh Dr Nasrul Zaman ST MKes menilai, pilihan kata Kadisdik Aceh itu merupakan bentuk cerminan sikap otoriter pada bawahan.
“Kita menyesalkan pernyataan Kadisdik Aceh yang mendorong para Kepala Sekolah untuk mengundurkan diri jika tidak mampu memaksa siswa-siswa SMA/SMK dan SLB di sekolahnya untuk segera mendapat vaksinasi covid-19,” ujar Nasrul Zaman, dalam keterangannya, Senin (20/9).
Menurutnya, bahasa yang disampaikan oleh Alhudri terlalu vulgar, dengan menunjukkan kuasa sebagai pimpinan yang seharusnya lebih hati-hati memilih diksi agar bawahan merasa diayomi dan diarahkan dengan bijaksana.
Persoalan rendahnya vaksinasi di kalangan remaja sejatinya bukan salah kepala sekolah, tapi merupakan buruknya kinerja Satgas Covid-19 Aceh.
Jadi, tidak boleh serta merta menyalahkan para kepala sekolah yang ada, apalagi mereka tidak berkemampuan untuk mengedukasi dan berhubungan langsung dengan wali murid.
“Kita sama-saman tahu bahwa buruknya kinerja Satgas Covid-19 Aceh dibuktikan dengan terus memburuknya angka positif covid-19 di Aceh dan terakhir Banda Aceh menjadi satu-satunya kota di Indonesia yang masih berstatus zona merah,” tegas Nasrul Zaman.
Seperti diberitakan sebelumnya,
Kepala Dinas Pendidikan Aceh Drs Alhudri MM mengultimatum kepala sekolah SMA/SMK dan SLB agar menyegerakan melakukan vaksinasi siswa hingga batas terakhir 30 September 2021.
Apabila hingga batas waktu tersebut vaksinasi tidak mampu disukseskan, maka ia mempersilahkan kepala sekolah tersebut untuk mengundurkan diri.
“Ini saya tegaskan kepada kepala sekolah SMA/SMK dan SLB, jika tidak mampu maka saya persilahkan mundur saja,” kata Alhudri di hadapan kepala sekolah SMA/SMK dan SLB saat mendampingi Sekda Aceh Taqwallah di SMKN 2 Blangkejeren, Gayo Lues, Ahad (19/9).
Alhudri menuturkan, persoalan vaksin adalah persoalan serius bahkan Presiden Joko Widodo turun ke Aceh secara khusus hanya untuk meninjau pelaksanaan vaksinasi di Aceh.
Oleh karena itu, dia menekankan kepada kepala sekolah terutama wali kelas untuk melakukan berbagai upaya agar para siswa mau divaksin, kecuali bagi mereka yang memang tidak diizinkan secara medis.
Alhudri menuturkan, saat berkunjung ke daerah dirinya sering ditanya oleh wali siswa bahkan oleh siswa sendiri mengenai kapan sekolah tatap muka akan dibuka kembali.
Namun, jika vaksin ini belum dilakukan secara merata para siswa maka sekolah tatap muka belum bisa dimulai. (IA)
