BANDA ACEH — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal meminta keterangan kepada tiga pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) terkait pengadaan tiga Kapal Aceh Hebat.
Pemeriksaan dijadwalkan digelar pada Selasa (26/10/2021) pekan depan bertempat di Kantor BPKP Perwakilan Aceh, Jalan T. Panglima Nyak Makam, Gampong Lamteh Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh.
Ketiga pimpinan DPR Aceh yang diperiksa merupakan wakil ketua I, II dan III yaitu Dalimi (Fraksi Partai Demokrat) Hendra Budian (Faksi Partai Golkar) dan Safaruddin (Fraksi Partai Gerindra).
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri membenarkan adanya pemeriksaan tersebut.
“Informasi yang kami terima, terkait permintaan keterangan dan klarifikasi dalam kegiatan penyelidikan oleh KPK,” kata Ali saat dimintai konfirmasi detikcom, Jumat (22/10/2021).
Ali belum membeberkan ketiganya dimintai keterangan terkait kasus apa. Dia mengaku perkembangan seluruh kegiatan KPK akan disampaikan lebih lanjut.
“Karena masih tahap proses penyelidikan, saat ini kami belum bisa sampaikan lebih jauh mengenai detail materinya,” jelas Ali.
Informasi diperoleh, ketiga pimpinan DPR Aceh itu bakal dimintai keterangan di gedung BPKP Provinsi Aceh di Banda Aceh pada Selasa dan Rabu (26-27/10). Mereka disebut dimintai keterangan seputar pengadaan Kapal Aceh Hebat 1, 2 dan 3.
Sebelumnya, KPK melakukan kegiatan penyelidikan kasus di wilayah Aceh. Penyelidikan itu diketahui terkait pengadaan Kapal Aceh Hebat.
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri membenarkan soal adanya penyelidikan kasus tersebut. Ali mengatakan pihaknya masih meminta keterangan dan klarifikasi dari pihak terkait.
“Benar, ada kegiatan penyelidikan oleh KPK di antaranya melakukan permintaan keterangan dan klarifikasi terhadap beberapa pihak terkait,” kata Ali kepada wartawan, Kamis (3/6/2021).
“Karena saat ini masih proses penyelidikan, kami belum bisa menyampaikan lebih lanjut mengenai materi kegiatan dimaksud,” tambah Ali.
Sejumlah pejabat di Aceh yang telah dimintai keterangan, yakni Sekda Aceh Taqwallah, Kadishub Aceh Junaidi, mantan Kepala Bappeda Aceh Azhari, dan eks Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA) Bustami.
Seperti diketahui, Pemerintah Aceh diketahui memesan tiga kapal untuk mempercepat konektivitas antarkepulauan. Kapal yang tengah dibuat tersebut ditargetkan beroperasi pada 2021.
“Saya optimistis bisa diselesaikan dan beroperasi pada Januari 2021. Kalau kita lihat schedule (jadwal) dari PT Adiluhung Saranasegara, itu pada akhir November akan di-delivered ke Aceh, dan tergantung cuaca,” kata Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah dalam keterangan kepada wartawan, Selasa (8/9/2020).
Kapal yang diberi nama ‘Aceh Hebat’ itu dibuat di tiga tempat. Proses pembuatan dilakukan di tengah masa pandemi COVID-19. Ketiga kapal yang dibeli tersebut melayani rute Banda Aceh-Sabang, Labuhan Haji-Simeulue, dan Singkil-Pulau Banyak.
KMP Aceh Hebat 1 telah diluncurkan. Peresmian kapal roro 1.300 GT itu dilakukan di galangan PT Multi Ocean Shipyard (PT MOS) di Karimun, Kepri, Sabtu (3/10/2020).
Setelah diluncurkan, kapal tersebut bakal mengikuti beberapa pengujian lagi, seperti uji kemiringan, uji berlayar, dan fungsi seluruh komponen. Kapal ini bakal melayani rute Meulaboh-Labuhan Haji-Simeulue.
Sementara itu, KMP Aceh Hebat 2, yang memiliki bobot 1.100 GT, dikerjakan oleh PT Adiluhung Saranasegara di Bangkalan, Madura. Kapal tersebut akan melayani pelayaran dari Balohan Sabang-Ulee Lheue Banda Aceh.
Sedangkan KMP Aceh Hebat 3, yang berbobot 600 GT, dikerjakan oleh PT Citra Bahari Shipyard di Tegal. Kapal ini melayari rute Singkil-Pulau Banyak. (IA)
