LANGSA – Puluhan pengunjuk dari Aliansi Aktivis Merdeka (ALASKA) menggelar aksi demo di Kantor Wali Kota dan DPR Kota Langsa, Kamis (21/10).
Dalam aksinya, mereka meminta diusut dugaan adanya skandal atau mafia jual beli SK tenaga kerja kontrak (TKK) dan honorer.
Aksi dimulai sekitar pukul 14.30 WIB diwarnai pembakaran ban bekas di depan Kantor Wali Kota Langsa. Dalam aksinya itu, massa ALASKA juga membawa spanduk dan poster yang bertuliskan di antaranya ”Mendesak Polda Aceh & Kajati Aceh Bongkar Dugaan Indikasi (Mark-Up 3 miliar) skandal mafia/jangan diam, lawan tenaga kerja kontrak (TKK) & Honorer di Kota Langsa” dan beberapa poster lainnya.
Presidium ALASKA, Abdi Maulana, menyatakan aksi damai dan teatrikal ini untuk membongkar indikasi dugaan skandal mafia Tenaga Kerja Kontrak (TKK) dan honorer uang telah merugikan daerah lebih dari Rp 3 miliar.
Berdasarkan kajian ALASKA, penyampaian pandangan Fraksi DPRK Langsa pada sidang paripurna tentang wacana pengurangan dan evaluasi dari alokasi anggaran pada tahun 2021 sebesar Rp 37.670.160.000 diperuntukan untuk membayar gaji TKK dan Honorer berjumlah 2.212 orang di 35 OPD se-Kota Langsa.
Sementara, hasil kajian ALASKA, diduga terindikasi adanya mark-up pembayaran karena pemerintah hanya membutuhkan Rp 34.507.200.000 untuk pembayaran gaji TKK dan Honorer apabila dikalikan dengan gaji maksimal yakni Rp 1.300.000/orangnya, sedangkan gaji TKK dan Honorer bervariatif dari Rp 850.000 hingga Rp 1.300.000/orang.
Karenanya, ALASKA menduga ada oknum skandal mafia yang sedang bermain di dalam polemik tersebut, sehingga menimbulkan indikasi kerugian negara yaitu mark-up pembayaran gaji TKK dan honorer serta menimbulkan suasana kegaduhan terkhusus di media sosial di Kota Langsa.
“Dengan hasil telaah itu, kami mengimbau kepada masyarakat agar tetap tenang dan jangan terprovokasi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab,” imbuhnya.
ALASKA meminta Wali Kota Langsa agar segera melakukan apel massal untuk seluruh Tenaga Kerja Kontrak dan honorer yang berjumlah 2.212 Orang (sesuai data BKPSDM) yang tersebar dalam 35 OPD di Kota Langsa dengan membawa bukti foto Copy SK dan KTP.
Hal ini dilakukan untuk membongkar isu dan memberikan kebenaran kepada masyarakat yang dimana terdapat dugaan indikasi, TKK dan honerer yang tumpang tindih SK, jarang masuk kantor dan menerima gaji buta, titipan balas jasa, diduga diperjual belikan serta dugaan TKK dan honorer siluman yang hanya menerima gaji tetapi tidak ada manusianya.
Mendesak DPRK Langsa agar lebih berani mengevaluasi pengajuan alokasi anggaran pemerintahan sehingga tidak menimbulkan beban dan kerugian negara.
Selain itu juga meminta kepada DPRK segera menyurati KPK RI, ataupun Kajati dan Polda Aceh untuk mengusut Indikasi skandal mafia TKK dan Honorer di Kota Langsa.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Langsa, Said Mahdum didampingi Asisten I bersama Ketua DPRK Langsa, Zulkifli Latif didampingi Wakil Ketua, Saifullah beserta sejumlah anggota DPRK lainnya, menyambut kedatangan aktivis ALASKA yang melakukan aksi untuk menyampaikan aspirasinya.
“Kami akan perhatikan dan menindak lanjutinya, sementara terkait tenaga kontrak, pihaknya mengaku sudah membahas bersama DPRK,” ujarnya.
Pemerintah Kota Langsa akan kembali memverifikasi data dengan memanggil OPD terkait untuk memastikan kevalidan data tenaga kontrak yang ada di Kota Langsa.
“Berikan waktu untuk kami melakukan kroscek. Insyaallah dalam waktu seminggu ke depan, kami akan menjawab dan memberikan informasi kebenaran data akurat terkait tuntutan tersebut,” kata Sekda.
Setelah mendengar penjelasan Sekda, pengunjuk rasa kembali mengumpulkan poster dan membakarnya serta memberikan anak ayam kepada Ketua DPRK dan Sekda Kota Langsa, sebagai simbolis untuk pengusutan kasus ini apakah nantinya anak ayam ini akan menjadi ayam sayur atau ayam jago. (IA)
