JAKARTA – Senator DPD RI asal Aceh HM Fadhil Rahmi Lc MA meminta Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI untuk memberikan draf revisi akhir RUU Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA).
Permintaan ini disampaikan pria yang akrab disapa Syech Fadhil ini dalam bernomor 044/B-2/DPD-Aceh/X/2021 tertanggal 14 Oktober 2021.
“Tujuannya agar bisa dipelajari oleh semua pihak. Dan tidak salah juga pihak eksekutif legislatif serta elemen lainya, sipil maupun akademis menyiapkan draf versi Aceh. Baik secara bersama-sama maupun masing-masing,” kata Syech Fadhil, dalam keterangannya, Kamis (21/10).
Sebagaimana diketahui, rancangan undang-undang (RUU) perubahan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) menjadi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR-RI periode 2019-2024.
Meskipun revisi RUU Perubahan atas UUPA belum dibahas pada 2021, namun Syech Fadhil merasa bahwa rakyat Aceh perlu mengetahui isi RUU tersebut.
“Hal ini penting, mengingat revisi UUPA ini menjadi Prolegnas dan menyangkut keistimewaan Aceh serta kepentingan jangka panjang seluruh masyarakat di Aceh,” kata Syech Fadhil.
“Mengapa penting? Karena kita harus mengetahui isi akhir RUU ini sebelum dibahas di DPR RI. Apakah semua kekurangan yang dirasakan selama ini sudah tertampung dalam draf ini atau belum.
Atau RUU ini hanya ganti judul saja, sedangkan kewenangan Aceh sebagaimana hasil kesepakatan di Helsinki, masih belum tertampung sama sekali,” kata senator muda yang akrab dengan kalangan dayah di Aceh.
Sebagai contoh, kata Syech Fadhil, salah satunya menjadi perpanjangan dana otonomi khusus (Otsus) untuk Aceh.
“Bagaimana mekanisme-nya? Berapa persen dan jangka waktunya berapa lama?,” ujar mantan Ketua Ikatan Alumni Timur Tengah (IKAT) Aceh ini.
“Kemudian soal Badan Pertanahan Aceh (BPA) yang merupakan peralihan dari BPN. Di Aceh regulasinya sudah ada. Namun peralihan ini masih terkantung-kantung. Kementerian yang membawahi BPN masih seolah enggan menyelesaikan hal ini. Maka dalam RUU perubahan nanti harus dengan jelas menuntaskan hal ini,” kata Syech Fadhil.
Kemudian juga, kata Syech Fadhil, ada sejumlah regulasi yang memerlukan PP dan Perpres terkait kewenangan Aceh juga perlu dipertegas.
Demikian juga soal pasal-pasal kebijakan terkait Aceh yang dibuat Pemerintah Pusat tapi memerlukan koordinasi dengan Pemerintah Aceh.
“Poin ini harus dirincikan sebaik mungkin sehingga tidak lagi multi tafsir seperti yang terjadi sekarang. Jangan ambigu sehingga pelaksanaannya terkantung-kantung seperti sekarang,” ujarnya.
“Perlunya draf revisi ini agar kita mengetahui poin apa saja yang sudah tertampung dan mana yang dirasakan perlu ditambah. Kemudian Pemerintah Aceh dan Forbes DPR-DPD RI bisa berjuang sama-sama,” kata dia.
Jangan sampai, kata Syech Fadhil, persoalan tadi diketahui setengah perjalanan atau saat RUU ini dibahas di DPR RI.
Kemudian ketika hal yang kurang dan dikhawatirkan terjadi, baru ribut serta saling menyalahkan. Fase ini seharusnya bisa kritisi lebih awal.
“Dengan demikian draf yang dibahas sudah seideal mungkin menjadi harapan bersama. Bek watee saket pruet, peuget WC,” ujar dia. (IA)
