BANDA ACEH — Berbagai program pembangunan saat ini terus dilakukan oleh Pemerintah Aceh, namun karena anggaran daerah tidak cukup untuk membiayai pembangunan Aceh, saat ini Pemerintah Aceh terus mengundang investor dan mengharapkan dukungan tambahan dari Pemerintah Pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBA).
“Aceh sedang giat-giatnya membangun, namun dana APBA tentu tidak cukup untuk membiayai pembangunan Aceh,” ujar Gubernur Aceh Nova Iriansyah dalam forum diskusi Anggota Badan Anggaran DPR RI dengan Pemerintah Aceh, Forkopimda Aceh dan Bupati/Wali Kota se-Aceh, di Restaurant Meuligoe Gubernur Aceh, Kamis (2/12).
Oleh karena itu, lanjut Nova, selama ini Pemerintah Aceh giat mengajak para investor untuk berinvestasi di Aceh, seperti UAE, Tiongkok dan beberapa negara lain.
Namun, investasi tentu membutuhkan proses yang jauh lebih panjang. Terkait pebiayaan, APBN tentu prosesnya jauh lebih cepat.
Dalam kesempatan tersebut, Nova kembali mengungkapkan, bahwa untuk mendukung program pembangunan di Aceh, maka Dana Otonomi Khusus (Otsus) menjadi penting untuk dipertahankan.
“Kami berharap Dana Otsus bisa terus dipertahankan, sehingga pembangunan Aceh bisa terus dilanjutkan, demi kesejahteraan rakyat.”
Dalam diskusi tersebut, para bupati/Wali kota juga berharap agar TKDD yang diterima oleh daerah tidak lagi dikurangi, karena PAD yang masih relatif kecil dan belum cukup untuk menutup besarnya anggaran pembangunan.
Begitu pula dengan dana Otsus, para bupati/wali kota berharap agar dana Otsus bisa terus dilanjutkan, untuk membantu membiayai berbagai program pembangunan Aceh.
Menanggapi berbagai permasalahan yang disampaikan oleh bupati dan wali kota, Astera Primanto Bhakti selaku Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI, menyampaikan, permasalahan di Aceh juga dihadapi hampir di seluruh daerah.
Oleh karena itu, Prima menegaskan perlu ada penyamaan perspektif antara Pusat dan Daerah. Untuk itu, Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) menjadi penting sebagai jembatan untuk menyamakan persepsi tersebut.
“Kami berusaha untuk memenuhi kebutuhan pembangunan daerah. Kami berharap, daerah juga memenuhi semua persyaratan adminiatrasi yang telah ditetapkan sehingga daerah siap untuk mengajukan Transfer ke Daerah dan Dana Desa atau TKDD,” ujar Prima. (IA)
