BANDA ACEH – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menyampaikan kesiapannya untuk mendukung kelancaran implementasi hasil perjanjian MoU Helsinki yang saat ini masih terdapat banyak kendala.
Pernyataan itu disampaikan Wakil Ketua MPR RI Ahmad Muzani saat mengadakan pertemuan dengan Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud Al Haythar di Meuligoe Wali Nanggroe, Senin (27/12).
“Kunjungan Wakil Ketua MPR RI hari ini dalam rangka mendapatkan masukan dari Wali Nanggroe terkait situasi terkini Aceh, terutama yang berhubungan dengan MoU Helsinki, UUPA dan turunan-turunannya yang sekarang belum terlaksana dengan baik,” kata Kabag Humas dan Kerja Sama Wali Nanggroe Aceh M Nasir Syamaun.
Dalam pertemuan itu, Wali Nanggroe didampingi Staf Khusus Teuku Kamaruzzaman (Ampon Man), Kamaruddin Abu Bakar (Abu Razak), Dr Rustam Effendi serta Dr M Raviq.
Ahmad Muzani yang juga Sekjen DPP Partai Gerindra didampingi Sugiono Ketua Fraksi MPR Gerinda yang juga Waketum DPP Gerindra, Prasetyo Hadi Anggota Komisi II DPR RI yang juga Ketua OKK DPP Gerindra dan M Irfan Yusuf Hasyim Waketum DPP Gerindra.
Hadir juga sejumlah pengurus DPP dan DPD Gerindra lainnya yaitu Abdul Karim Al Jufri, Adnani Taufik, Setyoko, M Nizar, Rizaldy D Priambodo, Fadli Tri Hartono, Sastra Winara, TA Khalid Ketua Gerindra Aceh yang juga Anggota DPR RI dari Aceh, Fadhlullah Bendahara Gerindra Aceh yang juga Anggota DPR RI dari Aceh, serta Safaruddin Sekretaris DPD Partai Gerindra Aceh yang juga Wakil Ketua DPRA.
“Kita banyak berdiskusi tentang bagaimana komitmen perjanjian Helsinki bisa diimplementasikan dengan baik. Kami merasa mendapat kehormatan untuk bisa membantu kelancaran dari perjanjian Helsinki itu.
Mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh Wali Nanggroe Aceh tentang realisasi perjanjian Helsinki bisa kami support, menyampaikan pesan ini kepada Pemerintah Pusat,” kata Muzani usai pertemuan.
Menurut Muzani, pertemuan dirinya beserta dengan rombongan pengurus DPP dan DPD Gerindra merupakan awal yang baik dalam upaya implmentasi MoU Helsinki untuk Aceh yang damai dan bersatu dalam NKRI.
“Terkait poin-poin (MoU Helsinki) yang belum terealisasikan, insya Allah akan kami sampaikan itu kepada Pemerintah Pusat. Sekali lagi ini adalah awal baik, mudah-mudahan semua kendala-kendala bisa diselesaikan,” tambah Muzani.
Staf Khusus Wali Nanggroe Teuku Kamaruzzaman atau akrab disapa Ampon Man menjelaskan, dalam pertemuan tersebut Wali Nanggroe telah memberikan banyak masukan-masukan terhadap situasi terkini Aceh terutama yang berhubungan dengan MoU Helsinki, UUPA dan turunan-turunannya.
“Wakil Ketua MPR RI, dan terutama Partai Gerindra mengaku akan siap mengadvokasi regulasi-regulasi yang masih dibutuhkan oleh Aceh di masa sekarang dan di masa depan, tentunya dengan membicarakan dengan partai-partai lain yang ada di DPR RI. Saya kira ini sebuah komitmen yang baik,” kata Ampon Man. (IA)
