Banda Aceh — Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) selama 2 hari yakni dari mulai Selasa dan Rabu (28-29/12) yang diikuti 23 Kejaksaan Negeri (Kejari) dan 2 Cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari).
Kegiatan yang digelar secara virtual tersebut dibuka langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh di aula Kejati Aceh.
Dalam arahannya, Kajati Aceh Muhammad Yusuf meminta kepada seluruh satuan kerja agar mengikuti Rakerda tahun 2021 dengan sungguh-sungguh dan melakukan evaluasi terhadap kinerja dan pencapaian kinerja selama satu tahun.
Tema Rakerda Kejati Aceh Tahun 2021 ‘Penyusunan Capaian Kinerja Tahun 2021 dan Kebutuhan Riil Tahun 2023’.
Pelaksanaan Rakerda tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya, dimana hasil Raker Kejaksaan RI tidak lagi disampaikan. Rakerda tahun ini meliputi evaluasi capaian kinerja tahun berjalan dan penyusunan proyeksi kebutuhan riil tiap satker dan laporan tahunan.
Rakerda ini sebagai tindak lanjut dari Instruksi Jaksa Agung RI Nomor 4 Tahun 2021 tanggal 9 Desember 2021 serta dalam rangka pemantapan pelaksanaan metode baru Rapat Kerja Kejaksaan RI yang disesuaikan dengan siklus perencanaan dan penganggaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
Untuk itu, masing-masing Satker mulai dari Asisten, Kajari dan Kacabjari diminta untuk menyampaikan paparan tentang capaian kinerja dan fungsi masing-masing bidang tahun 2021, indikasi atau proyeksi kebutuhan riil masing-masing Satker tahun 2023, pelaksanaan kegiatan untuk masing-masing Satker.
Selain itu tiap Satker menyampaikan pelaksanaan tugas di luar tugas dan fungsi atau yang berasal dari direktif Presiden, Menteri Koordinator, Menteri terkait seperti peran Kejaksaan dalam Penanganan Covid-19, peran Kejaksaan dalam pemberantasan mafia tanah dan mafia pelabuhan, peran Kejaksaan dalam rencana aksi Nasional pencegahan korupsi.
Dan isi paparan dari masing-masing Satker akan dituangkan dalam Laporan Hasil Rapat Kerja Daerah Tahun 2021 dengan sistematika pelaporan sesuai dengan Surat Kepala Biro Perencanaan Kejagung No B-136 tanggal 21 Desember 2021, dan laporan disampaikan paling lambat 3 Januari 2022.
Masing-masing Satker mulai dari para Asisten, Kajari dan Kacabjari secara bergiliran menyampaikan paparannya dihadapan peserta Rakerda Kejati Aceh tahun 2021. (IA)
