BANDA ACEH — Dua Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dari Fraksi Partai Nanggroe Aceh (PNA) Samsul Bahri Bin Amiren alias Tiyong dan M Rizal Falevi Kirani akhirnya dilakukan pergantian antar waktu (PAW) oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PNA Irwandi Yusuf.
PAW terhadap dua Anggota DPRA asal Dapil III (Bireuen) dan Dapil II (Pidie dan Pidie Jaya) itu dilakukan berdasarkan hasil rapat harian DPP PNA, pada Rabu (2/2).
Hasil rapat tersebut juga telah memutuskan pemberhentian Samsul Bahri dan M. Rizal Falevi Kirani dari anggota PNA.
Pengajuan PAW yang ditujukan kepada Ketua DPR Aceh berdasarkan surat nomor 631/DPP-PNA/II/2022 dan 632/DPP-PNA/II/2022 yang ditandatangani oleh Ketua Umum DPP PNA Irwandi Yusuf dan Sekjen DPP PNA Miswar Fuady.
Surat PAW terhadap Tiyong dan Falevi Kirani sudah diantar ke kantor DPRA, Jum’at (4/2) dan diserahkan ke Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin.
DPP Partai Nanggroe Aceh juga telah mengeluarkan surat keputusan Nomor 619/PNA/A/Kpts/KU-SJ/II/2022 tentang pemberhentian Samsul Bahri dari PNA dan surat keputusan nomor 620/PNA/A/Kpts/KU-SJ/II/2022 tentang pemberhentian M. Rizal Falevi Kirani dari PNA
Selain itu, DPP PNA juga mengeluarkan surat keputusan nomor 627/PNA/A/Kpts/KU-SJ/II/2022 tentang pemberhentian dan penggantian antar waktu Samsul Bahri dari anggota DPRA periode 2019/2022 dan surat keputusan nomor 628/PNA/A/Kpts/KU-SJ/II/2022 tentang pemberhentian dan penggantian antar waktu M. Rizal Falevi Kirani dari anggota DPRA periode 2019 – 2022.
Sehingga, DPP PNA mengajukan pemberhentian dan penggantian antar waktu Samsul Bahri dari anggota DPRA periode 2019 – 2022 dan mengajukan Shaifuddin sebagai pengganti antar waktu anggota DPRA periode 2019-2024.
Kemudian juga mengajukan pemberhentian dan penggantian antar waktu M. Rizal Falevi Kirani dari anggota DPRA periode 2019 – 2022 dan mengajukan Al Zaizi sebagai pengganti antar waktu anggota DPRA periode 2019-2024.
DPP PNA pimpinan Irwandi Yusuf menilai Tiyong dan M Rizal Fahlevi Kirani telah melanggar dan tidak mentaati serta mengamalkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan keputusan partai.
AD/ART PNA menegaskan bahwa setiap anggota yang tidak mengamalkan AD/ART tersebut maka dapat dipecat.
Selain memecat dua kadernya itu, DPP PNA versi Irwandi Yusuf juga menerbitkan surat peringatan (SP) kedua kepada tiga anggota PNA lainnya masing-masing, Muktar Daud, Haidar, dan Safrijal. Sama seperti Tiyong dan Rizal Fahlevi, ketiga anggota yang mendapat SP tersebut adalah anggota DPRA.
Ketiganya dinilai tidak pernah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Kepengurusan DPP PNA yang sudah mendapat pengesahan dari Kantor Kemenkumham Aceh. (IA)
