BANDA ACEH – Kepala Cabang (Kacab) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) Banda Aceh, Awalul Rizal menginformasikan, hingga periode tahun 2021 pihaknya telah menyalurkan pembayaran klaim mencapai Rp 129,2 miliar.
Di antaranya pembayaran klaim kepada tenaga kerja atau ahli waris meliputi program Jaminan Hari Tua (JHT) untuk 8.064 tenaga kerja dengan nominal Rp 121.763.518.430, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) untuk 107 orang dengan nominal Rp 3.037.776.105, Jaminan Kematian (JKM) sebanyak 64 orang dengan nominal 2.946.000.000, dan Jaminan Pensiun (JP) sebanyak 141 orang dengan nominal 1.552.007.469.
Hal itu disampaikan Kacab BP Jamsostek Banda Aceh Awalul Rizal saat berkunjung ke Kantor PWI Aceh di kawasan Simpang Lima, Banda Aceh, Jum’at sore (11/2).
Kedatangan Awalul bersama Kabid Umum dan SDM-nya, Sutio Hartono selain bersilaturahmi sekaligus membuat kejutan (surprise) menyerahkan kue ulang tahun.
“Selamat Hari Pers Nasional (HPN) dan HUT ke-76 PWI. Semoga rekan-rekan wartawan yang berhimpun di dalam wadah PWI bisa terus menyuarakan kepentingan rakyat dan menjadi mitra strategis pemerintah,” kata Awalul Rizal ketika menyerahkan kue ulang tahun kepada Ketua PWI Aceh, Nasir Nurdin didampingi Wakil Ketua Bidang Pendidikan Asnawi Kumar dan Wakil Sekretaris II Abdul Hadi.
Kacab BP Jamsostek yang wilayah kerjanya meliputi Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Kota Sabang, Kabupaten Pidie, dan Kabupaten Pidie Jaya tersebut juga berharap sinergitas dengan wartawan terus terbangun.
“Banyak hal yang akan kita sosialisasikan dan kami berharap bisa terus bekerjasama dengan kawan-kawan media, termasuk dengan kawan wartawan dari organisasi PWI,” kata Awalul.
Secara khusus Awalul mengucapkan selamat kepada Pengurus PWI Aceh periode 2021-2026 yang terpilih melalui Konferensi Provinsi pada 21 November 2021 dan dilantik 6 Desember 2021 di Kota Sabang.
“Mohon maaf kami terlambat mengucapkan selamat kepada Pengurus PWI Aceh yang baru, namun kami berharap tidak akan mengurangi kebersamaan kita sebagaimana yang telah terbangun sejak lama,” kata Awalul.
Ketika bersilaturahmi dengan Pengurus PWI Aceh, Awalul Rizal juga menginformasikan penyelenggaraan program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kota Banda Aceh yang merupakan salah satu wilayah kerjanya.
Data statistik penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan di wilayah Pemko Banda Aceh, coverage masyarakat pekerja (tidak termasuk PNS, TNI, Polri) yang terlindungi aktif hingga posisi 31 Desember 2021 tercatat potensi (BPS) penerima upah (PU) di sektor formal 56.574 orang, bukan penerima upah (BPU) di sektor informal 29.878 orang, dan pekerja yang bekerja pada proyek konstruksi (Jakon) sebanyak 7.306 orang. Total 93.750 orang.
Dari data potensi tersebut, jumlah peserta tenaga kerja aktif PU 19.505 orang, BPU 2.685 orang, dan Jakon 21.862 orang. Total 44.052 orang.
Juga dilaporkan persentase coverage untuk PU 34,48 persen, BPU 8,99 persen, Jakon 299,23 persen. Total 46,98 persen.
Khusus untuk perlindungan pekerja non-ASN, Pemerintah Kota Banda Aceh telah melindungi 2.424 pegawai, namun aparatur gampong hingga saat ini belum terlindungi program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Pada 2022 tersedia Manfaat Layanan Tambahan (MLT) berupa subsidi kepemilikan rumah (uang muka perumahan, KPR, dan renovasi perumahan) bagi pekerja yang mengikuti minimal 3 program (JKK, JKM, JHT) dan masa kepesertaan minimal 1 tahun.
“Kepada Wali Kota Banda Aceh kami menyatakan kesiapan untuk terus mendukung dan bersinergi dalam rangka mewujudkan Banda Aceh Gemilang dalam bingkai syariah. Apalagi penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan ini sudah berjalan berdasarkan prinsip syariah merujuk pada surat pernyataan keselarasan syariah atas penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional MUI,” pungkas Kacab BP Jamsostek Banda Aceh. (IA)
