ACEH TIMUR – Bupati Aceh Timur, Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Aceh dan Kantor Pertanahan Aceh Timur melakukan pemetaan lahan dalam upaya realisasi distribusi lahan untuk mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
Hasil pemetaan itu kemudian dilaporkan kepada Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud Al Haythar.
Kabag Humas dan Kerja Sama Wali Nanggroe M Nasir Syamaun, Jum’at (1/4) menjelaskan, laporan itu seperti disampaikan pada pertemuan dengan Wali Nanggroe pada Selasa, 29 Maret, di aula Ballroom Hotel Grand Royal, Idi Rayeuk, Aceh Timur.
Hadir pada pertemuan itu antara lain Bupati Aceh Timur Hasballah M Thaib atau akrab disapa Rocky, Kepala BPN Aceh Dr Mazwar SH MHum, Kepala Kantor Pertanahan Aceh Tiur M Taufik, Ketua BRA Azhari, Bupati Pidie Jaya Aiyub Abbas dan Staf Khusus Wali Nanggroe Dr M Raviq.
Dari pertemuan tersebut, diketahui lokasi lahan yang nantinya akan didistribusikan kepada para mantan kombatan GAM berada di Desa Si Judo, Kecamatan Bidadari, Aceh Timur.
Menanggapi pertemuan tersebut, Wali Nanggroe meminta program tersebut harus secepatnya diproses untuk segera dibagikan.
Rencananya pada hari itu Wali Nanggroe beserta rombongan akan turun langsung meninjau lokasi lahan. Namun karena kondisi cuaca yang tidak mendukung, rencana itu urung dilaksanakan. “Nanti akan jadwalkan ulang untuk tinjau langsung ke lokasi,” kata Wali Nanggroe.
Seperti diketahui, sebanyak 3.000 mantan kombatan GAM akan mendapakan kebun siap pakai dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR).
Kepastian itu sebagai hasil pertemuan Ketua BRA, Wakil Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) Kamaruddin Abu Bakar atau Abu Razak, dengan Wakil Ketua MPR RI Ahmad Muzani, dan Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan Djalil, di Gedung Nusantara III, Kamis, 24 Maret lalu di Jakarta.
Pada pertemuan di Jakarta itu, Abu Razak mangatakan, Menteri Agraria telah sepakat mengalokasikan lahan bagi 3.000 mantan kombatan GAM yang lokasinya berada di Aceh Timur.
Sebelumnya juga telah dilakukan pertemuan dengan Ahmad Muzani yang langsung dihadiri Ketua KPA Pusat Muzakir Manaf atau akrab disapa Mualem. Saat ini realisasi lahan terus diupayakan, tidak hanya untuk mantan kombatan GAM, tapi juga kepada masyarakat korban konflik dan Tapol/Napol sesuai perintah MoU Helsinki. (IA)
