BANDA ACEH — Gubernur Aceh Nova Iriansyah mengharapkan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Tahun 2022 dapat melahirkan program pembangunan yang berkualitas pada tahun 2023 mendatang untuk memajukan perekonomian Aceh.
Hal tersebut disampaikan Nova Iriansyah saat membuka Musrenbang Aceh Tahun 2022 dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2023, di Anjong Mon Mata Meuligoe Gubernur Aceh, Kamis (14/4).
Musrenbang tersebut dihadiri Direktur Jenderal Administrasi Wilayah Daerah Kementerian Dalam Negeri Dr Safrizal ZA dan Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Taufik Hanafi MUP.
Selain itu, 350 pemangku kebijakan publik juga ikut yang terdiri atas pemerintah pusat, Forkopimda Aceh, DPR Aceh, Bupati/Wali Kota, Kepala SKPA, DPRK dan Kepala Bappeda se-Aceh, akademisi, badan usaha, LSM, tokoh masyarakat, dan unsur lainnya.
Pembahasan desk akan dilaksanakan mulai 18 – 26 April 2022 di Hotel Kyriad Muraya. Untuk forum Renja SKPA Tahun 2023 akan dilaksanakan mulai 18 – 20 April 2022, dan desk usulan program sumber dana TDBH Migas dan DOKA Tahun 2023 kabupaten/kota akan dilaksanakan mulai 21 – 26 April 2022.
Melalui forum Musrenbang tersebut, Nova juga meminta program pembangunan yang disusun dapat selaras dan memiliki sinergitas, baik dengan Pemerintah Pusat maupun dengan seluruh Pemerintah kabupaten/kota yang ada di Aceh.
“Setiap tahun kita menggelar Musrenbang, namun perencanaan belum normatif. Masih saja ada kegiatan yang muncul secara sporadis. Saya ingatkan bapak/ibu sekalian, mengalokasikan anggaran pada program yang tidak direncanakan dengan baik tentu tidak akan berhasil baik. Saya berharap pelaksanaan musrenbang kali ini benar-benar nyata, cakap dan normatif,” kata Nova.
Nova mengatakan, Musrenbang tahun ini merupakan musrenbang terakhir dalam masa kepemimpinannya atau tepatnya masa kepemimpinan Gubernur Aceh periode 2017-2022.
Oleh sebab itu, ia berharap program yang disusun untuk tahun mendatang membuahkan hasil terbaik.
“Bagi saya musrenbang ini menjadi sesuatu sejarah, mudah-mudahan di akhir periode pemerintahan ini musrenbangnya dapat menyusun program dan alokasi anggaran yang ril dan berkualitas,” kata Nova.
Nova mengatakan, penyusunan program atau Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2023 mengacu pada RKP Nasional. Ia menyebutkan, ada empat prioritas pembangunan Aceh yang menjadi landasan dalam menyusun RKPA 2023.
Keempat prioritas tersebut, adalah memperkuat kemandirian pangan, ketahanan ekonomi yang produktif dan kompetitif, meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan dan penguatan tata kelola pemerintahandan keistimewaan Aceh.
Pada kesempatan itu, gubernur juga menyinggung terkait dana otonomi khusus (Otsus) Aceh yang mulai tahun 2023 akan mengalami penurunan menjadi hanya sebesar 1% dari DAU Nasional. Menurutnya hal tersebut akan berdampak terhadap program pembangunan di Aceh.
“Oleh sebab itu, maka kami mengajak para Bupati/Walikota se-Aceh, agar pengusulan program atau kegiatan yang bersumber dari dana otonomi khusus Aceh Tahun 2023, dapat memprioritaskan kepada penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi minimal 30 persen dari pagu alokasi,” ujar Nova.
“Saya juga berpesan bahwa upaya untuk mencari skema pengganti dana Otsus sudah harus menjadi pikiran kita bersama. Upaya Pemeirntah Aceh dalam mengalihkan kelola Blok B di Aceh Utara salah satunya adalah upaya mengantisipasi berkurangnya dana Otsus,” kata Nova.
Pada kesempatan sama, Nova mengharapkan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Bappenas RI dapat menjadikan Aceh sebagai lokasi prioritas dalam pengusulan program/kegiatan Prioritas Nasional Tahun 2023, sebagai exit strategy dalam mengantisipasi dampak dari penurunan alokasi Dana Otsus.
Sementara itu, Direktur Jenderal Administrasi Wilayah Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, Safrizal, mengharapkan forum Musrenbang tingkat Provinsi Aceh itu dapat menjadi wadah bagi seluruh pemangku kepentingan untuk berdiskusi dan menyusun program yang terintegrasi antara pusat dan daerah dalam rangka memulihkan ekonomi.
Ia menyebutkan, ada sejumlah pekerjaan rumah yang perlu menjadi perhatian kepala daerah di Aceh dalam merumuskan program pembangunan.
Di antaranya menyusun program yang berdampak untuk meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat, membuka lapangan kerja, dan menekan angka kemiskinan.
“Antara provinsi dan kabupaten/kota harus bersinergi dan bekerja sama mengatasi masalah ini. Tidak bisa menyalahkan satu pihak saja,” kata Safrizal.
Safrizal menyebutkan, ada dua upaya yang dapat dilakukan pemangku kebijakan di Aceh untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi, yaitu memacu geliat industri dan menguatkan UMKM. Ia mengatakan, kedua hal tersebut terbukti mampu menjaga pertumbuhan ekonomi di Papua, Sulawesi Utara dan Yogyakarta saat pandemi melanda.
Safrizal juga meminta pemangku kebijakan di Aceh baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota agar memperhatikan angka stunting yang relatif masih tinggi. Pemerintah daerah perlu merumuskan program inovatif untuk mengatasi sisi lain yang menyebabkan stunting, seperti sanitasi. (IA)
