Jakarta — Para Pegawai Negeri Sipil (PNS) nampaknya segera bisa kerja seperti karyawan startup. Yakni mereka bisa kerja di luar kantor atau di mana saja alias Work From Anywhere (WFA).
Pemerintah diketahui sedang berencana menerapkan gaya kerja baru ini.
“Jadi mungkin konsepnya Work from Anywhere, yang penting kinerja dan target tercapai,” ujar Kepala Biro Hukum, Humas dan Kerjasama BKN, Satya Pratama seperti dilansir dari CNBC Indonesia, Sabtu (14/5).
Gaya kerja ini tercetus saat Indonesia juga mengalami pandemi Covid-19. Penyebaran virus itu memaksa semua orang beraktivitas di rumah, termasuk bekerja tak perlu lagi bekerja dari kantor.
Ternyata kerja di luar kantor, memberikan dampak positif pada peningkatan kinerja PNS. Bahkan anggaran pun bisa lebih hemat.
“Justru beberapa PNS meningkat kinerjanya saat bisa bekerja fleksibel dan tidak harus masuk ke kantor,” kata Satya.
Secara teknis, aturan itu sedang dikaji. Secara garis besar, kerja dari manapun itu hanya bisa dilakukan untuk PNS dengan posisi tertentu.
Ini akan berbeda untuk pekerjaan yang langsung bersinggungan dengan layanan publik. Maka mereka tetap harus bekerja dari kantor atau dikenal sebagai Work From Office (WFO).
“Namun halnya, bagi unit kerja yang bersinggungan langsung dengan pelayanan publik, dan yang tugas dan fungsinya menuntut kehadiran di kantor, tetap WFO,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga pernah mengungkapkan ide serupa bagi PNS di Kementerian Keuangan. Sistem itu direncanakan bisa diterapkan permanen setelah pandemi berakhir.
Gaya bekerjanya bukan WFA, namun dia menuturkan adalah Flexible Working Space (FWS). Keduanya masih memberikan tujuan sama yakni memberikan fleksibilitas para PNS untuk dapat bekerja dari mana saja.
“Perubahan ini juga telah mendorong kita untuk melakukan suatu terobosan penting tentang cara kita bekerja kedepannya, yaitu dengan memberlakukan FWS sebagai new normal setelah pandemi ini berakhir,” ujarnya pada tahun 2020 silam yang dituliskan dalam instagramnya.
FWS merupakan pengaturan pola kerja pegawai dengan memberikan fleksibilitas lokasi kerja dalam periode tertentu. Tentunya dengan memaksimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi agar meniingkatkan dan menjaga produktivitas pegawa dan menjamin keberlangsungan pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenkeu sesuai dengan KMK Nomor 223 tahun 2020.
Bahkan Sri Mulyani juga sempat mengusulkan menyewakan gedung Kementerian Keuangan yang kosong termasuk ruangannya saat WFA dilakukan. Dengan begitu bisa menambahkan pemasukkan negara.
“Saya suka bercanda di rapim, dan bilang saya 3 bulan nggak ke kantor Kemenkeu di headquarter (pusat) kita tetap bisa kerja tuh, kantor bisa saya sewakan jadi hotel dan kantor lain,” ujarnya di acara town hall Kemenkeu 2020 lalu.
“Artinya efisiensi dari Kekayaan Negara Kita kita, anda harus mulai mikir berarti office-office yang banyak spacenya sudah agak berlebihan juga. Bayangkan space Menteri Keuangan 1 lantai di headquarter, itu 3 bulan nggak saya datangi ternyata kemenkeu tetap jalan tuh. Berarti 1 lantai kalau saya sewakan, saya bisa terima penerimaan”. (IA)
