JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan pencabutan larangan ekspor produk minyak sawit termasuk minyak goreng dan CPO. Pembukaan ekspor kembali ini per Senin 23 Mei 2022.
Sejak kebijakan larangan ekspor minyak goreng pemerintah melakukan langkah ketersediaan minyak goreng. Pasokan minyak goreng terus bertambah di lapangan berdasarkan pantauan di lapangan karena kebijakan larangan ekspor. Selain itu terjadi penurunan harga minyak goreng rata-rata nasional.
“Berdasarkan kondisi pasokan dan harga minyak goreng saat ini, serta mempertimbangkan adanya 17 juta orang tenaga di industri sawit petani dan pekerja dan tenaga pendukung lainnya maka saya memutuskan ekspor minyak goreng akan dibuka kembali pada Senin 23 Mei 2022 ,” kata Jokowi dalam pernyataan resminya, Kamis (19/5/2022).
Keputusan Presiden Joko Widodo yang membuka kembali keran ekspor minyak kelapa sawit dan turunannya membuat petani sawit sumringah.
Mereka menilai keputusan itu bakal kembali membuat roda ekonomi kembali normal seperti semula dan roda ekonomi petani sawit lebih baik kembali.
“Terima kasih kepada Bapak Presiden yang sudah membuka kembali larangan ekspor minyak sawit. Kami mengapresiasi atas pernyataan bapak presiden untuk pencabutan larangan ini,” kata Sekjen Serikat Petani Kelapa Sawi (SPKS) Mansuetus Darto, seperti dilansir dari CNBC Indonesia, Kamis (19/5/2022).
Selanjutnya pemerintah harus konsisten dengan kebijakan yang dibuatnya. Jangan sampai ketidakpastian kebijakan membuat situasi ekonomi menjadi tidak menentu.
“Kami berharap, ada konsistensi dari kementerian terkait seperti kemenko perekonomian dan kemenkeu serta kementan untuk merubah tata kelola sawit indonesia serta memperbaiki tata kelola BPDP-KS yang selama ini hanya berpihak kepada segolongan orang tertentu,”
Hal itu juga yang menjadi point pembahasan saat presiden di Istana Negara Jakarta pada tanggal 23 Maret 2022 untuk pembenahan regulasi dan BPDP-KS.
Semua Petani Sawit Happy
Organisasi Petani Kelapa Sawit Indonesia yang terdiri dari Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Apkasindo Perjuangan, Forum Petani
Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (FORTASBI), Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perkebunan Inti Rakyat (ASPEKPIR), Perkumpulan Forum Petani Kelapa Sawit Jaya Indonesia (POPSI), Serikat Petani Indonesia (SPI), Jaringan Petani Sawit Berkelanjutan Indonesia (Japsbi), juga mengapresiasi dan berterimakasih kepada kebijakan Jokowi.
Ketua Umum APKASINDO Perjuangan Alpian Arahman mengatakan dengan di bukanya Kembali ekpor CPO ini tentunya akan menormalkan tataniaga sawit Tandan Buah Segar (TBS) petani sawit di seluruh Indonesia, yang sempat mengalami masalah baik dari sisi harga yang turun drastis di bawah rata-rata Rp 2 ribu per kilogram dan juga pembatasan pembelian TBS yang dilakukan oleh beberapa perusahaan di wilayah Sumatera, Kalimantan dan juga Sulawesi.
Sementara Ketua Umum POPSI Pahala Sibuea mendukung langkah Presiden Joko Widodo untuk melakukan pembenahan regulasi di lembaga BPDPKS karena kami juga melihat di BPDPKS menjadi salah satu kunci untuk perbaikan pada tatakeloa sawit di Indonesia misalnya kedepan BPDPKS itu harus fokus mendukung kelembagan-kelembagan petani sawit di seluruh Indonesia.
Pahala Sibuea juga menyingung selama ini BPDPKS banyak di manfaatkan hanya untuk kepentingan konglomerat biodiesel misalnya ini bisa di lihat dari dana BPDPKS Rp 137,283 triliun yang dipungut sejak tahun 2015 – 2021 mayoritas sekitar 80,16 persen dana itu hanya untuk subsidi biodiesel yang dimiliki oleh konglomerat sawit, sementara petani sawit hanya sebesar 4,8 persen melalui program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).
Ketua Umum FORTASBI H. Narno berharap setelah pencabutan ekspor CPO maka tatakelola sawit yang harus diperhatikan oleh pemerintah adalah adanya dukungan
kepada kelembagaan petani sawit untuk memiliki pabrik pengolahan kelapa sawit sampai minyak goreng dengan memanfaatkan dana sawit yang dikelola oleh BPDPKS. (IA)
