BANDA ACEH — Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) tengah melakukan revisi Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Dalam revisi itu, hukuman pemerkosa dan pelaku pelecehan seksual terhadap anak diperberat hingga 10 kali lipat.
Wakil Ketua Badan Legislasi (Banleg) DPRA Bardan Sahidi mengatakan, ada tiga pasal yang masuk dalam revisi tersebut yakni pasal 34 tentang zina dengan anak, pasal 47 pelecehan seksual terhadap anak serta pasal 50 mengenai pemerkosaan anak. Hukuman bagi pelaku ada yang diperberat hingga 10 kali lipat.
“Hukuman denda pelaku pelecehan seksual terhadap anak naik 10 kali lipat. Dari sebelumnya denda 150 gram emas murni jadi 1.500 gram emas murni,” kata Bardan Sahidi, dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (30/6/2022) seperti dilansir dari detikSumut.
Bardan mengatakan, revisi qanun tersebut dilakukan untuk memperberat hukuman bagi pelaku pemerkosa dan pelecehan terhadap anak. Ketentuan dalam qanun selama ini dinilai belum sepenuhnya berpihak ke korban.
“Semua anggota tim pembahas sepakat dengan perubahan pasal ini,” jelas politisi PKS ini.
Bardan meminta masukan dari berbagai elemen masyarakat terhadap perubahan qanun tersebut. Perbaikan masih dapat dilakukan sebelum disahkan dalam rapat paripurna.
Berikut perubahan tiga pasal yang diusulkan dalam revisi itu:
Pasal 34 (sebelum perubahan)
Setiap orang dewasa yang melakukan Zina dengan anak, selain diancam dengan ‘Uqubat Hudud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat ditambah dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan
Pasal 34 (rencana perubahan)
Setiap Orang dewasa yang melakukan Zina dengan anak, diancam dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali ditambah dengan ‘Uqubat Ta’zir denda paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling lama 200 (dua ratus) bulan;
Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sebagai korban dan tidak dapat dilakukan proses hukum. (perlu pendalaman ke aparat penegak hukum)
Alternatif: Anak yang belum mencapai umur 14 (empat belas) tahun dan bukan pengulangan zina dianggap sebagai korban dan tidak dapat dilakukan proses hukum.
Pasal 47 (sebelum perubahan)
Setiap orang yang melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali ditambah dengan denda paling banyak 150 (seratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 150 (seratus lima puluh) bulan.
Pasal 47 (rencana perubahan)
Setiap orang yang melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 150 (seratus lima puluh) kali ditambah dengan denda paling banyak 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 150 (seratus lima puluh) bulan.
Pasal 50 (sebelum perubahan)
Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak-diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.
Pasal 50 (rencana perubahan)
Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap anak-diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 200 (dua ratus) kali atau paling banyak 250 (dua ratus lima puluh) kali, ditambah denda paling sedikit 2.000 (dua ribu) gram emas murni, paling banyak 2.500 (dua ribu lima ratus) gram emas murni atau penjara paling singkat 200 (dua ratus) bulan, paling lama 250 (dua ratus lima puluh) bulan.
Sebelumnya, revisi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat masuk dalam program legislasi Aceh prioritas tahun 2022.
Anggota Komisi I DPR Aceh Darwati A Gani, menyebutkan, perubahan tersebut dilakukan untuk memperkuat Qanun Jinayat. Revisi muncul setelah melihat kasus pelecehan terhadap perempuan dan anak di Aceh sudah mengkhawatirkan dan disebut dalam kategori darurat.
“Kejahatan ini bisa digolongkan kepada extra ordinary crime (kejahatan luar biasa) karena selain merusak masa depan anak dan perempuan juga merusak nilai-nilai syariat Islam yang diberlakukan di Aceh,” jelas politikus Partai Nanggroe Aceh tersebut.
Darwati menilai hukuman bagi pelaku yang diatur dalam qanun sangat ringan dibanding Undang-Undang Perlindungan Anak.
Di dalam Undang-undang, pelaku dapat dihukum maksimal 20 tahun penjara, seumur hidup atau hukuman mati bila pelaku telah melakukannya berulang kali.
Di dalam qanun, katanya, memberi peluang ke pelaku tidak di penjara tapi hanya menjalani hukuman cambuk. Selain itu, sistem pembuktian perkara di dalam qanun disebutkan dibebankan ke anak yang menjadi korban.
“Anak korban harus menunjukkan saksi yang melihat dia diperkosa atau dilecehkan, kalau tidak bisa maka kasus banyak yang dibebaskan. Padahal kita tahu bahwa tidak mungkin pemerkosaan atau pelecehan dilakukan di tempat umum, ramai, pasti pelaku membawa korban ke tempat sunyi dan sepi,” ujar Darwati. (IA)
