JAKARTA — PT Pertamina (Persero) mewajibkan pengguna bensin Pertalite dan Solar Subsidi untuk mendaftarkan kendaraannya pada website MyPertamina mulai 1 Juli 2022.
Sejatinya hal itu dilakukan supaya konsumsi Jenis BBM Penugasan (JBKP) dan BBM Subsidi lebih tepat sasaran.
Sambil kebijakan pendaftaran di MyPertamina berjalan, pemerintah sedang menggodok Revisi Peraturan Presidewn (Perpres) Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM dan juga petunjuk teknisnya.
Revisi aturan itu berkenaan dengan kriteria larangan pembeli Pertalite dan Subsidi Solar. Jadi, para pendaftar di website MyPertamina akan disusur kriteria-kriteria kendaraan yang tidak berhak membeli Pertalite dan Solar Subsidi tersebut.
Maklum kebijakan itu diberlakukan, sebab anggaran subsidi untuk BBM terus mengalami pembengkakan. Tahun ini saja, pemerintah akan menggelontorkan sebanyak Rp 502 triliun untuk subsidi BBM.
Anggaran itu sejatinya dikeluarkan pemerintah di tengah upaya menjaga daya beli masyarakat dengan tidak menaikkan harga BBM khususnya Pertalite yang saat ini masih Rp 7.650 per liter.
Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, bahwa konsumsi Pertalite dinikmati oleh masyarakat mampu.
“40% terbawah menikmati 20,7% dari total konsumsi atau sekitar 17,1 liter per rumah tangga per bulan. Sementara 60% terkaya menikmati hampir 80% dari total konsumsi atau 33,3 liter per rumah tangga per bulan. Ini kenapa kita perlu memperkuat lagi subsidi reform kita,” jelas Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu, dikutip Rabu (29/6/2022).
PT Pertamina Patra Niaga membuka pendaftaran kendaraan dan identitasnya di Website MyPertamina per 1 Juli 2022. Dari pendaftaran, pengguna akan mendapatkan QR Code yang dapat digunakan untuk pembelian BBM Subsidi di SPBU Pertamina.
Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Alfian Nasution mengatakan inisiatif ini dimaksudkan dalam rangka melakukan pencatatan awal untuk memperoleh data yang valid dalam rangka penyaluran BBM subsidi lebih tepat sasaran.
“Data pengguna yang terdaftar dan telah mendapatkan QR Code ini adalah bagian dari pencatatan penyaluran Pertalite dan Solar agar bisa lebih tepat sasaran, bisa dilihat trennya, siapa penggunanya. Kamipun tidak mewajibkan memakai aplikasinya, hanya perlu daftar melalui website yang dibuka pada 1 Juli nanti,” kata Alfian.
Untuk memastikan implementasinya dapat dilakukan dengan lancar, Alfian menjelaskan tahapan-tahapan pendaftaran pun tidaklah susah.
Masyarakat dapat mengakses website subsiditepat.mypertamina dan siapkan dokumen yang dibutuhkan antara lain KTP, STNK kendaraan, foto kendaraan, alamat email, dan dokumen lain sebagai pendukung.
Jika seluruh syarat telah dipenuhi, masyarakat untuk melakukan konfirmasi ‘daftar sekarang’.
“Data yang sudah didaftarkan akan diverifikasi atau dicocokkan dengan kesesuaian persyaratan. Jika semua terpenuhi maksimal 7 hari kerja, maka pengguna tersebut akan dinyatakan terdaftar dan menerima QR Code melalui email, atau melalui notifikasi di website,” jelas Alfian.
Jika menerima notifikasi adanya kekurangan atau ketidakcocokan dokumen, masyarakat bisa mencoba kembali melakukan pengisian data kendaraan dan identitasnya sesuai rekomendasi kekurangan yang ada.
Untuk kemudahan dan mengantisipasi kendala di lapangan, selain diakses dengan aplikasi MyPertamina, QR Code yang diterima juga bisa diprint out dan dibawa fisiknya ke SPBU ketika ingin melakukan pengisian Pertalite dan Solar. QR Code tersebut kemudian akan dicocokkan datanya oleh operator SPBU.
“Masyarakat tidak perlu khawatir, tahapannya sangat mudah, yang penting memastikan sudah daftar dan memastikan datanya sudah terkonfirmasi. Jika sudah menerima QR Code, maka transaksi akan berjalan seperti biasa,” imbuhnya.
Rencana lokasi awal yang akan di roll out antara lain adalah Kota Padang Panjang, Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bandung, Kota Sukabumi, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjarmasin, Kota Yogyakarta, dan Manado.
Untuk kota lain pendaftaran akan dilakukan secara kontinyu memastikan kesiapan infrastruktur dan sistem, sekaligus untuk mengakomodir kendaraan baru yang dibeli masyarakat. (IA)
