Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI dalam rangka Reses Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022, di Ruang Rapat Wisma Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Senin (11/07/2022). (Foto: Humas Setkab/Rara)
Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan bahwa peningkatan jumlah wisatawan yang mulai terjadi menjadi pendorong pemulihan perekonomian Bali pasca terdampak pandemi COVID-19.
Hal tersebut disampaikan oleh Wayan saat menerima Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI dalam rangka Reses Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022, di Ruang Rapat Wisma Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Senin (11/07/2022).
“Kehadiran wisatawan mancanegara dan domestik ini sudah bisa memberi pemulihan pariwisata dalam perekonomian Bali,” ujar Wayan, di hadapan delegasi Komisi II DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II Junimar Girsang.
Gubernur Bali mengungkapkan, per tanggal 10/07/2022 jumlah wisatawan mencapai kurang lebih 28 ribu setiap harinya, yang terdiri dari 20 ribu wisatawan domestik dan 8 ribu wisatawan mancanegara.
“Kalau wisatawan mancanegara itu baru kira-kira 30 persen dari situasi normal. Sebelum COVID-19 yang besarannya sehari itu bisa 30 ribu, sekarang baru 8 ribu,” ujarnya.
Wayan menyampaikan, adanya pandemi juga memicu Bali untuk bertansformasi sehingga tidak hanya bertumpu pada sektor pariwisata saja. Di tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Bali terkontraksi sebesar 9,31 persen karena terpuruknya sektor pariwisata yang menjadi andalan di provinsi tersebut.
“Sejalan dengan kondisi yang kami alami sekarang karena pariwisata ini sangat rentan terhadap faktor eksternal maka kami sudah melakukan perubahan kebijakan, melakukan transformasi ekonomi dengan konsep ekonomi Kerthi Bali untuk menyeimbangkan struktur dan fundamental perekonomian Bali agar tidak lagi bergantung pada satu dominasi sektor pariwisata tetapi menjadi lebih berimbang dengan potensi sumber daya alam di Bali,” tuturnya.
Adapun enam sektor yang terdapat dalam rumusan ekonomi Kerthi di Bali yaitu sektor pertanian dalam arti luas dengan sistem pertanian organik; sektor kelautan dan perikanan; sektor industri manufaktur dan industri berbasis budaya branding Bali; sektor industry kecil menengah (IKM), usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dan koperasi; sektor ekonomi kreatif dan digital; dan sektor pariwisata. Wayan menyampaikan, enam sektor unggulan perekonomian Bali ini telah dijadikan dokumen resmi oleh Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) menjadi percontohan transformasi ekonomi nasional yang telah diluncurkan oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) tanggal 3 Desember 2021.
Wayan pun optimistis adanya Gerakan Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) yang tengah digencarkan pemerintah dapat mendorong perekonomian daerah.
“Supaya regulasi-regulasi yang berkaitan dengan penguatan sumber daya lokal, penguatan kearifan lokal itu dapat diperkuat untuk memajukan Indonesia melalui pembangunan di berbagai daerah yang saya kira itu akan meningkatkan ekonomi dan juga kesejahteraan dan daya masing-masing masyarakat yang ada di daerah.” pungkas Wayan.
Sementara itu Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang menyampaikan bahwa kunjungan kerja ini merupakan bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi DPR khususnya fungsi pengawasan serta menampung dan menindaklanjuti aspirasi dari pemerintah daerah ataupun masyarakat. Adapun isu yang dibahas adalah seputar penyelenggaraan pemerintah daerah, reformasi birokrasi dan pelayanan publik, administrasi kependudukan terutama KTP-el, serta pertanahan dan tata ruang.
“Pengawasan ini bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah supaya bisa efektif, efisien, demokratis dan bersih dari KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) serta menciptakan pemerintahan daerah yang juga didukung oleh sumber daya manusia aparatur yang profesional, jujur dan memiliki integrasi moral yang tinggi,” ujar Junimart.
Turut hadir dalam pertemuan sejumlah anggota Komisi II DPR RI serta jajaran organisasi pemerintahan daerah (OPD) Provinsi Bali. Hadir pula mitra kerja Komisi II DPR RI antara lain dari Sekretariat Kabinet, Kementerian Sekretariat Negara, Arsip Nasional RI, dan Lembaga Administrasi Negara (LAN). (RF/UN)
