BANDA ACEH — Setelah sekitar 26 hari menjabat sebagai Pj Wali Kota Banda Aceh, hingga saat ini Bakri Siddiq terlihat belum menetapkan target capaian apa yang ingin dituntaskannya dalam waktu 100 hari sebagai orang nomor satu di ibu kota Banda Aceh.
“Sebagai seorang birokrat andal, seharusnya Pj Wali Kota Banda Aceh Bakri Siddiq sudah menyampaikan ke publik, apa saja yang menjadi program prioritasnya selama 100 hari pertama menjabat. Hingga saat ini sudah sekitar 26 hari berlalu sejak dilantik, namun program apa yang ingin dicapai dan menjadi perioritas utama selama 100 hari pertama menjabat juga masih belum kongkret. Artinya sudah hampir 1/3 waktu berlalu untuk masa 100 hari program apa yang ingin dijadikan perioritas 100 hari kerja saja masih tidak jelas, atau jangan-jangan masih butuh waktu lama untuk mempelajari kondisi ril kota Banda Aceh. Hal ini patut dipertanyakan,” ujar Ketua Generasi Muda Jalan Perubahan (Gema- JP) Kota Banda Aceh, Wahyu Rizky, Selasa, 2 Agustus 2022.
Menurut GeMa – JP, Menteri Dalam Negeri sudah menegaskan akan melakukan evaluasi kinerja Pj Kepala Daerah per 3 bulan. Jika program prioritas 100 hari atau 3 bulan pertama saja masih belum jelas, nanti apa yang ingin dievaluasi mendagri.
“Amanah mendagri yang disampaikan ketika pelantikan Pj Gubernur itukan sifatnya umum, jadi yang diperlukan kongkretnya seperti apa, hal tersebut perlu diperjelas kepada publik,” tegasnya.
Pj Wali Kota pernah mengatakan, salah satu fokus kerjanya pengentasan kemiskinan. Sementara tidak memperjelas seperti apa program 100 hari dan target capaiannya untuk pengentasan kemiskinan tersebut.
“Apa dengan membangun IPAL, apa dengan to’et apam, apa dengan bangun gedung mewah seperti BEMC atau seperti apa. Hal ini perlu diperjelas kepada publik. Jangan sampai sekali targetnya A, sekali targetnya B, sekali bahkan lain lagi, lalu nanti yang ingin dievaluasi mendagri dan dipersembahkan capaiannya kepada masyarakat itu apa. Tak jelas tolak ukurnya,” tegasnya.
Ia menilai, jika Pj Walikota Banda Aceh hanya menunjukkan sosok yang rajin shalat subuh berjamaah di hari-hari pertama sebagai bentuk pencitraan dan pendekatan ke publik.
“Kemudian kita juga tak tahu berlanjut atau tidaknya di masa-masa berikutnya. Apalagi masyarakat di Aceh itu sudah sering melihat pemimpin yang rajin ke masjid di awal-awal tapi malah pembangunan masjid saja tak diperhatikannya. Begitu juga jika yang ditunjukkan hanya ceramah sana sini justru itu bagian tugas da’i bukan orang nomor satu di ibukota.
Kalau kita merujuk pada pernyataan Ustadz Abdul Somad dan sejumlah da’i dalam syiarnya, bahwa shalat itu kewajiban seorang hamba, sementara amalan seorang pemimpin itu adalah bagaimana menghadirkan kebijakan kongkret untuk kemaslahatan dan kebijakan umat atau rakyatnya. Intinya, jika hanya dibungkus di awal-awal dengan bungkusan agama, namun program-program kongkret ke rakyat dan penegakan syari’at tak ada juga semua sia-sia belaka,” lanjutnya.
Wahyu juga memintaPj Wali Kota fokus bekerja sesuai amanah pemerintah pusat dan harapan rakyat. Jadi seorang Pj kepala daerah tak perlu terlalu meladeni apalagi harus memotori kepentingan partai tertentu.
“Kerja on the track saja, tak perlu terhanyut kepentingan partai tertentu atau dinamika kepentingan elit politik tertentu. Fokus tetapkan target kerja per periodik, misal 100 hari kerja, lalu sampaikan ke rakyat apa yang menjadi program perioritasnya. Setelah itu, rakyat akan lihat buktinya dan mendagri sebagai presentatif pemerintah pusat akan mengevaluasi secara berkala. Jadi, semua akan terukur dan memiliki indikator jelas. Insya Allah jika Pj Walikota Banda Aceh berjalan sesuai jalannya, Pj Wali Kota akan berhasil membuktikan kinerjanya kepada masyarakat, dan tak sebatas seremonial belaka,” tutupnya. (IA)
