BANDA ACEH – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto berkunjung ke Aceh, Rabu (3/8) dalam rangka penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak.
Di Aceh, Suharyanto menggelar pertemuan dengan Pemerintah Aceh dalam penanganan dan pengendalian penyebaran wabah PMK di Aceh, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) PMK yang dilaksanakan di Ruang Serba Guna Kantor Gubernur Aceh.
Kegiatan itu juga berlangsung secara hybrid yang diikuti oleh seluruh tim satgas penanganan PMK di seluruh kabupaten/kota se-Aceh.
Tampak hadir secara langsung Wakapolda Aceh Brigjen Agus Kurniady Sutisna, Kasdam IM Brigjen Hadi Basuki, Wakil Ketua DPRA Dalimi, yang mewakili Kajati Aceh, Pj Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) Ilyas dan Kepala Dinas Peternakan Aceh Zalsufran.
Kepala BNPB Suharyanto mengatakan sama halnya dengan Covid-19, wabah PMK ini juga harus diwaspadai dan menjadi perhatian serius bagi semua pihak agar wabah ini tidak tersebar secara luas.
Ia menyebutkan, ada 4 langkah strategi yang harus diperhatikan dalam penanganan wabah PMK pada hewan ternak.
Pertama Biosecurity, kedua Potong Bersyarat, ketiga Pengobatan dan keempat Vaksinasi.
Pelaksanaan Biosecurity harus lebih ditingkatkan, karena menjadi kunci dalam penanganan PMK sebelum adanya testing dan vaksinasi yang masif.
Suharyanto, selaku Ketua Satgas PMK Nasional, mengarahkan kepada semua satgas agar melaksanakan segala arahan yang sudah ditetapkan pemerintah agar penyebaran wabah bisa ditekan, mulai dari melaksanakan biosecurity yang ketat dari lingkup terkecil (kandang) hingga antar pulau.
Kemudian, menjaga perlintasan darat, laut, dan udara dengan menerapkan biosecurity yang ketat. Melakukan pengobatan bagi ternak-ternak yang sakit dan bisa disembuhkan serta memberikan vitamin bagi hewan sehat untuk meningkatkan imunitas.
Melakukan percepatan vaksinasi untuk melindungi ternak sehat, terutama di kabupaten/kota yang capaian vaksinasi masih rendah.
Melakukan pemotongan bersyarat bagi ternak yang tidak dapat disembuhkan untuk meminimalkan penyebaran virus terutama bagi daerah yang kasusnya masih atau sudah sedikit kasus aktif.
Lebih lanjut, kata Suharyanto, pemerintah daerah harus menyegerakan pembentukan Satgas PMK dan menetapkan pejabat otoritas veteriner (POV) bagi kabupaten/kota yang belum membentuk Satgas dan POV untuk mempercepat penanganan PMK di Aceh.
“Libatkan juga komponen TNI-Polri, akademisi, masyarakat, media dan dunia usaha untuk bersatu padu menangani PMK, supaya Aceh menjadi zero cases kasus PMK, usahakan juga 3 kabupaten yang masih nihil PMK, usahakan jangan sampai ada yang terjangkit, kalau bisa harus bebas tanpa vaksin itu luar biasa,” pungkasnya.
Dalam pertemuan itu, Kepala BNPB Suharyanto secara simbolis juga menyerahkan bantuan berupa perlengkapan vaksinasi PMK dan buku saku Satgas PMK kepada Pemerintah Aceh, melalui Sekda Aceh Taqwallah. (IA)
