BANDA ACEH — Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) untuk instansi vertikal di Aceh masih dialokasikan oleh Pemerintah Aceh tahun 2022.
Parahnya lagi, anggaran pembangunan fisik yang dialokasikan tersebut justru berasal dari dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh.
Salah satu yang terpantau anggaran dana Otsus dialokasikan untuk instansi vertikal adalah pembangunan Aula Kodam Iskandar Muda (IM) dengan nilai kontrak sebesar Rp 17.178.513.000 dalam APBA Tahun 2022 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh.
Dari papan nama proyek yang terpasang di lokasi proyek, pekerjaan pembangunan Aula Kodam IM tersebut dikerjakan oleh kontraktor pelaksana yakni PT Anindhika Jaya Pratama
Kemudian konsultan perencana yakni PT Caixa Consultant dan konsultan supervisi PT Payung Sejahtera Consultant.
Kontrak pekerjaan Aula Kodam IM tersebut ditandatangani pada 31 Maret 2022 dengan kontrak nomor: 602.1/003/TB-TE.003/Perkim/APBA l/2022.
Masa pekerjaan tersebut dimulai pada 31 Maret 2022 dan sesuai kontrak harus selesai pada 25 November 2022 mendatang.
Adanya alokasi anggaran APBA tersebut lebih-lebih yang bersumber dari dana Otsus tersebut untuk untuk pembangunan proyek fisik untuk instansi vertikal, disayangkan oleh sejumlah kalangan.
Bahkan Penjabat (Pj) Gubernur Aceh Achmad Marzuki mengaku terkejut dan tidak mengetahui sebelumnya, adanya alokasi dana APBA untuk proyek fisik instansi vertikal di Aceh.
Hal itu disampaikan Achmad Marzuki saat temu pers dengan awak media di ruang Restoran Pendopo Gubernur Aceh, pada Senin sore, 8 Agustus 2022.
Turut hadir Sekda Aceh Taqwallah, Asisten I Dr M Jafar, para kepala dinas dan sejumlah pimpinan Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA).
Pada kesempatan tersebut, wartawan menanyakan soal adanya alokasi anggaran APBA 2022 untuk instansi vertikal, dan Achmad Marzuki mengaku baru tahu serta akan menindaklanjuti dengan meminta jajaran SKPA untuk tidak menganggarkan lagi pekerjaan-pekerjaan ke lembaga vertikal di Aceh.
“Ini agar tidak dianggarkan lagi dalam APBA untuk instansi vertikal,” harap Achmad Marzuki.
Berdasarkan data yang diperoleh dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemerintah Aceh terdapat puluhan paket pekerjaan dalam APBA 2022 bernilai puluhan miliar untuk sejumlah pembangunan dan rehab di instansi vertikal seperti Kodam Iskandar Muda, Kepolisian Daerah (Polda) Aceh dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh.
Berdasarkan Permendagri Nomor 32 tahun 2011 sebagaimana diubah dalam perubahan ketiga Permendagri Nomor 13 tahun 2018, dan perubahan keempat Permendagri Nomor 123 tahun 2018 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dijelaskan bahwa dalam pasal 4 ayat (1) pemerintah daerah dapat memberi hibah kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, BUMN, BUMD atau badan, lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
Merujuk dari dasar pedoman tersebut, secara kedudukan hukum instansi vertikal terdiri atas unsur kepolisian, kejaksaan, dan tentara tidak dijelaskan menjadi bagian yang dapat menerima hibah dari anggaran daerah. (IA)
