JAKARTA – Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) Muzakir Manaf atau Mualem melakukan pertemuan dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto, di Jakarta, Rabu (10/8/2022).
Hal itu dalam rangka tindak lanjut percepatan implementasi secara menyeluruh lahan untuk mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sebagaimana diperjanjikan dalam MoU Helsinki.
Selain Mualem, turut hadir Wakil Ketua KPA Pusat Kamaruddin Abu Bakar atau Abu Razak dan Bupati Pidie Jaya Aiyub Abbas.
Anggota DPR RI asal Aceh Fadhlullah yang turut hadir pada pertemuan itu mengatakan rapat lanjutan terkait lahan untuk mantan kombatan tersebut difasilitasi Wakil Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Hadir juga Anggota Komisi I DPR RI Sugiono, Anggota Komisi II Andi Iwan Darmawan dan Ketua Banleg DPR RI Supratman.
Sementara Hadi Tjahjanto didampingi seluruh Dirjen di Kementerian ATR/BPN.
“Kita minta agar implementasi lahan untuk mantan kombatan seperti yang disebutkan dalam MoU Helsinki dapat segera diselesaikan,” kata Mualem.
Mualem meminta agar lahan yang diserahkan bukan lahan kosong, tapi lahan yang sudah jadi, atau telah ditanami sawit. “Kalau lahan kosong, harus menunggu masa delapan tahun sampai panen.”
Hal senada disampaikan Abu Razak. Menurutnya, para mantan kombatan GAM harus segera dapat merasakan manfaat dari lahan yang diperjanjikan dalam MoU Helsinki. “Sudah sangat lama kita menunggu proses ini selesai, perdamaian Aceh sudah 17 tahun,” kata Abu Razak.
Fadhlullah atau biasa disapa Dek Fad menjelaskan pertemuan dengan Menteri ATR Hadi Tjahjanto yang menggantikan Sofyan Djalil membahas langkah-langkah teknis percepatan penyelesaian distribusi lahan bagi mantan kombatan GAM.
Kepada Menteri ATR/BPN, Dek Fad menyampaikan agar proses sertifikasi lahan bagi mantan kombatan segera dapat diselesaikan.
“Karena hari ini sudah 17 tahun perdamaian. Dari pihak GAM sudah sangat bersabar menunggu komitmen ini, dan selalu berupaya menjaga perdamaian Aceh tetap bertahan,” kata dia.
Saat ini, tambah Dek Fad, Aceh telah memasuki generasi baru. Anak-anak dari mantan kombatan dan korban konflik memahami dengan baik bagaimana situasi dan kejadian Aceh di masa konflik.
“Sekarang anak-anak dari mantan kombatan dan korban konflik sudah tumbuh dewasa. Jika persoalan MoU Helsinki telah diselesaikan, itu tidak ada lagi celah untuk timbulnya kembali konflik di Aceh,” jelas Dek Fad yang merupakan politikus Gerindra.
Ada beberapa alternatif yang mencuat dalam pertemuan tersebut. Pertama, lokasi-lokasi lahan bagi mantan kombatan GAM di beberapa titik di Aceh, kedua penyediaan lahan yang sudah terisi tanaman yaitu sawit, dan ketiga mengenai inti plasma.
Menanggapi pertemuan tersebut, Menteri Hadi Tjahjanto memerintahkan kepada para Dirjen untuk segera menuntaskan distribusi lahan tersebut.
“Apa yang menjadi beban Aceh silakan disampaikan, sama-sama kita carikan solusinya,” kata dia.
Hadi juga memerintahkan para Dirjen segera mengadakan komunikasi lanjutan dengan KPA dan Kanwil BPN di Aceh. Ia mengaku juga akan melakukan peninjauan langsung ke lokasi-lokasi lahan pada September atau Oktober mendatang.
Di akhir pertemuan, Mualem menyampaikan undangan kepada Menteri ATR/BPN untuk menghadiri acara peringatan Hari Damai Aceh pada 15 Agutus nanti. (IA)
