BANDA ACEH — Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menemukan sejumlah masalah terkait pelayanan kesehatan yang buruk di Rumah Sakit Umum Daerah dr Zainoel Abidin (RSUDZA) Banda Aceh saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) pada Sabtu pagi, 27 Agustus 2022.
Sidak dipimpin oleh Ketua Komisi V DPRA M Rizal Falevi Kirani. Sidak juga diikuti Sekretaris Komisi V DPRA Asmidar. Ikut serta anggota Komisi V DPRA Tarmizi SP, Edi Kamal, Zaini Bakri dan Azhar Mj Roment.
Saat sidak tersebut, Komisi V DPRA mendapat sejumlah permasalahan klasik yang terjadi di RSUDZA Banda Aceh seperti beberapa sidak yang dilakukan sebelumnya. Salah satunya, menumpuknya pasien di ruang Instalansi Gawat Darurat (IGD).
Terkait kondisi ini, Komisi V DPRA meminta manajeman melakukan pengelolaan pasien yang baik agar tidak ada penumpukan di IGD.
Selain penumpukan pasien, Komisi V juga melihat tidak ada dokter spesialis yang stand by pada akhir pekan.
“Dokter spesialis pada IGD, Sabtu-Ahad tidak on site, tidak standby, tidak by on call. Diharapkan kembali seperti dulu ada yang on site 24 jam setiap hari, seperti yang disampaikan Wadir RSUDZA on site ada 5 dokter spesialis, spesialis Bedah, Anak, Anastesi, Obgyn dan Penyakit Dalam,” kata Falevi Kirani.
Di sisi lain, dalam sidak tersebut, Komisi V juga menerima keluhan dari pasien di IGD yang terpaksa harus menunggu lama untuk mendapatkan ruang rawat inap.
Kondisi ini, menurut Falevi, diperburuk apabila pasien yang datang dari daerah ke rumah sakit tersebut berlatar belakang orang tidak mampu dan tidak memiliki koneksi dengan pejabat rumah sakit.
“Kemudian bila ruangan telah ada, terkendala lambatnya pasien didorong dari IGD ke ruang rawat. Terkadang ada yang harus nunggu sampai 3-4 jam hanya gara-gara tidak ada petugas pendorong,” beber Falevi.
Komisi V berharap manajemen RSUDZA Banda Aceh menambah petugas dan perawat di IGD.
Sementara untuk memaksimalkan pelayanan, pihak manajemen RSUDZA juga diminta untuk memberikan perhatian khusus kepada perawat di sana.
“Seperti adanya poding untuk petugas, makanan tambahan roti dan kacang hijau serta susu. Jangan sampai petugas IGD harus keluar untuk cari makanan, sedangkan pasien di IGD membludak membutuhkan penanganan yang cepat,” papar Falevi didampingi anggota Komisi V lainnya.
Dalam sidak tersebut, Komisi V DPRA juga mendapati ada petugas yang tidak mengetahui secara akurat berapa jumlah kamar kosong di ruang rawat inap. Alhasil, pihaknya harus menunggu informasi tersebut dari ruang rawat inap.
“Terkait ini perlu dicarikan solusi suatu sistem atau aplikasi yang memudahkan untuk mendapatkan informasi ketersediaan kamar di ruang rawat inap,” tambah Falevi.
Selanjutnya, persoalan yang sama juga didapati Anggota Komisi V saat melakukan sidak pada Sabtu tadi, yaitu terkait pendingin ruangan yang rusak serta plafon dan atap bocor pada gedung RSUDZA Banda Aceh. Komisi V DPRA juga menemukan bed rusak seperti pada ruangan Raudhah 3 dan 4.
“Serta ada ruang yang saat hujan tempias air dari jendela masuk ke kamar pasien, seperti pada ruang Rawat Shafa. Pada ruang rawat anak juga terdapat kamar yang rusak pada toilet yang bau,” lanjut Falevi Kirani.
Pelayanan USG dan CT Scan di RSUDZA Banda Aceh juga dianggap belum optimal dan dinilai merugikan masyarakat lantaran pasien harus menunggu antrian dalam waktu hampir sepekan.
Padahal para pasien yang ingin menggunakan fasilitas USG harus mendaftar dulu.
“Kalau pasien yang datang dari daerah, bayangkan gimana rugi waktunya. Kemudian hasilnya baru bisa diambil besoknya lagi, bahkan pada pelayanan CT-Scan untuk pemeriksaan, pasien menunggu antrian sampai 30 hari dan hasilnya baru keluar 20 hari. Harus segera dicari solusi untuk hal ini,” papar Fahlevi mewakili anggota Komisi V lainnya.
Dalam sidak tersebut, anggota Komisi V DPRA juga mendapati adanya oknum petugas bank darah yang dinilai arogan dalam melayani keluarga pasien.
Komisi V juga menemukan adanya pasien yang harus bolak balik dari ruangan ke bank darah untuk mendapatkan pelayanan.
“Bukan dipermudah, dan terkadang stok darah ada tetapi dikatakan kepada keluarga pasien, stok kosong,” ungkap Falevi.
Di ruang Poli, pihak Komisi V DPRA juga mendapat permasalahan serupa. Arogansi petugas pelayanan pemanggilan bahkan dinilai cukup kentara.
“Senyum sapanya harus dikedepankan, tapi pada umumnya keluarga pasien dilayani dengan nada-nada keras dan kasar di pintu masuk Poli,” ujar Falevi menceritakan hasil sidak di RSUDZA bersama Komisi V DPRA.
Selain itu, Komisi V DPRA juga tidak melihat dokter spesialis yang bertugas di ruangan poli. Padahal dari informasi yang mereka dapatkan, RSUDZA saat ini memiliki dokter spesialis yang banyak di setiap Poli.
“Pada kenyataannya, umumnya masyarakat yang berobat ke Poli hanya dilayani oleh dokter PPDS yang lagi ambil pendidikan spesialis,” lanjut Falevi.
Proses pengambilan obat di apotek juga disebutkan menjadi masalah besar ketika Komisi V DPRA melakukan sidak Sabtu pagi tadi. “Ada yang nunggu dari pukul 11.00 WIB hingga pukul 17.00 WIB baru siap obatnya,” kata Falevi.
Falevi mengutarakan, sidak yang dilakukan Komisi V DPRA bertujuan agar manajemen RSUDZA dapat memperbaiki kondisi pelayanan untuk masyarakat yang berobat ke rumah sakit plat merah tersebut. Pelayanan yang baik dan ramah bahkan dinilai dapat membantu penyembuhan pasien.
“Sehingga masyarakat yang datang berobat, lihat petugasnya saja sudah merasa aura kesembuhan. Komisi V mengharapkan jangan ada kesan di masyarakat bahwa oknum petugas kesehatan melayani seadanya, mungkin karena pemahaman mereka berobat gratis. Padahal mereka tidak tahu rakyat berobat juga telah membayar melalui APBA setiap tahun yang sumbernya dari pajak rakyat,” kata Falevi.
Falevi mengatakan Komisi V DPRA akan melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan akan memanggil pihak manajemen RSUDZA atas berbagai temuan tersebut.
Pihaknya juga akan meminta dan mengusulkan anggaran kepada Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) jika permasalahan perbaikan atau renovasi fasilitas di RSUDZA disebabkan kekurangan dana.
Dia berharap berbagai temuan ini mendapat perhatian dari manajemen RSUDZA. Komisi V bahkan mengancam akan membentuk tim panitia khusus (pansus) jika imbauan DPRA tidak diindahkan. “Ini warning keras, harus segera diperbaiki,” katanya.
Sementara Direktur RSUDZA Banda Aceh dr Isra Firmansyah SpA mengaku pihaknya tetap memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Dia pun berjanji akan memperbaiki semua kendala yang dihadapi di lapangan secara bertahap.
Khusus untuk fasilitas yang rusak, seperti AC, bed, plafon dan atap yang rusak, dr Isra Firmansyah mengatakan pihaknya sudah memperbaikinya sebagian. Namun ada beberapa titik fasilitas yang rusak masih dalam proses perbaikan.
“Dulu lebih banyak lagi ruangan bocor, berjamur dan sudah kami atasi. Tapi tidak bisa semua karena anggaran juga besar,” sebutnya. (IA)
