Banda Aceh – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI Prof Dr Ir Siti Nurbaya Bakar MSc melakukan pembahasan terkait perkembangan terkini, serta upaya penyelematan lingkungan dan hutan dengan Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud Al Haytar, Kamis (15/9).
Kedatangan Prof Siti bersama rombongan ke Meuligoe Wali Nanggroe, turut didampingi antara lain olehbAnggota DPR RI asal Aceh TA Khalid, dan Rektor Universitas Syiah Kuala (USK) Prof Dr Ir Marwan.
Sementara Wali Nanggroe didamping Staf Khusus Kamaruddin Abu Bakar atau Abu Razak, Rustam Effendi, Dr M Raviq serta Kabag Kerja Sama dan Humas M Nasir Syamaun.
Selain membahas tentang lingkungan dan gutan Aceh, pertemuan yang diawali makan siang bersama itu juga turut membahas perkembangan implementasi Undang-undang Pemerintah Aceh (UUPA) Nomor 11 Tahun 2006 dan poin-poin MoU Helsinki 2005.
Usia pertemuan, Prof Siti mengaku menerima banyak informasi dan masukan terkait kerusakaan hutan dan lingkungan di Aceh, serta upaya penyelematannya.
“Hal-hal yang terkait dengan lingkungan dan kehutanan tadi kita bicarakan untuk diselesaikan. Kita akan dalami secara lebih konkrit dengan data spasial yang rinci dan juga nanti akan dilakukan study policy analisis bersama-sama,” ujar Siti Nurbaya
Selain itu, tambah Siti, pihakya juga membahas persoalan terkait implementasi UUPA yang merupakan aktualisasis dari kekhususan dan keistimewaan Aceh.
Menurutnya, ada beberapa implementasinya masih terjadi kesenjangan-kesenjangan, yang harus diformulasikan dan disesuaikan sebaik-baiknya sesuai dengan dengan harapan UUPA dan Mou Helsinki.
Sementara itu, Wali Nanggroe salah satunya meminta optimalisasi Kementerian LHK dalam menjaga lingkungan dan hutan Aceh dari berbagai upaya perusakan yang saat ini semakin marak.
Sedikit berkisah ke masa lalu, Wali Nanggroe mengatakan, saat konflik, selain harus berjibaku menghadapi aparat keamanan RI, saat itu pihak Gerakan Aceh Merdeka (GAM) juga dibebankan tugas untuk menjaga hutan beserta satwa yang ada di dalamnya.
“Semasa konflik kerusakan bisa dikatakan sangat minim, namum setelah damai kondisinya semakin mengkhawatirkan,” kata Wali Nanggroe.
Dari hasil pertemuan tersebut, Wali Nanggroe berharap segera ada upaya maksimal semua pihak, termasuk oleh Kementerian LHK dalam upaya menjaga lingkungan dan hutan Aceh.
“Karena jika lingkungan dan hutan tidak kita jaga dengan baik, akan dapat menimbulkan berbagai macam bencana alam, yang akibatnya tidak hanya saja materil, tapi korban jiwa,” tegas Malik. (IA)
