Banda Aceh — Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh bakal mengerahkan sebanyak 7.729 orang petugas untuk menyukseskan pendataan awal kegiatan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) tahun ini.
Pendataan itu akan dilakukan serentak pada 15 Oktober-14 November 2022, dengan cakupan 100 persen penduduk.
Demikian disampaikan oleh Kepala BPS Aceh Ahmadriswan Nasution pada pembukaan rakor Regsosek.
Penjabat (Pj) Gubernur Aceh Achmad Marzuki membuka Rapat Koordinasi Provinsi terkait Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (REGSOSEK) Tahun 2022, di Hotel Hermes Palace Banda Aceh, Rabu (21/9/2022).
Rakor itu dilaksanakan dalam rangka menyosialisasikan Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi tahun 2022 di seluruh wilayah Indonesia, yang di amanatkan Presiden RI.
Pembukaan Rapat Koordinasi Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi 2022 di Provinsi Aceh itu tampak dihadiri oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Wilayah Aceh, unsur Forkopimda Aceh, Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), dan seluruh stakeholder terkait.
Pembukaan kegiatan yang mengusung tema ‘Mencatat untuk Membangun Negeri, Satu Data Program Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat itu ditandai dengan penabuhan rapa’i, kemudian dilanjutkan penyerahan plakat serta penandatanganan nota kesepahaman terkait pelaksanaan REGSOSEK antara BPS dengan Pemerintah dan Forkopimda Aceh.
Dalam arahannya Pj Gubernur Aceh mengharapkan agar semua pihak untuk bisa ikut membantu BPS dalam pendataan awal Registrasi Sosial Ekonomi tahun 2022 ini, menyatukan persepsi, langkah dan strategi, sehingga pelaksanaan REGSOSEK Tahun 2022 bisa berjalan baik dan memberikan hasil sesuai harapan.
“Tolong dicermati dengan baik. Tentunya rakor ini untuk menyamakan persepsi kita, menyamakan narasi apa yg diharapkan oleh BPS agar itu menjadi sama. Saya juga inginkan itu bisa satu data,” kata Ahcmad Marzuki.
Sementara Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh Ahmadriswan Nasution mengatakan REGSOSEK adalah salah satu upaya pemerintah mewujudkan Satu Data Kependudukan Indonesia yang terintegrasi, menuju Indonesia yang lebih baik.
Ahmad mengatakan, data adalah salah satu faktor penting untuk pembangunan, di mana hal itu masih menjadi tantangan bagi Indonesia untuk terus membenahinya, khususnya dalam aspek akurasi dan pemutakhiran data, guna mengefektifkan program perlindungan sosial dan ekonomi yang tepat sasaran.
“Tantangan yang dihadapi saat ini terkait target sasaran bantuan sosial kemiskinan yang mencakup seluruh penduduk untuk target pembangunan masih minim data,” katanya.
Oleh karena itu, pemerintah mengusung strategi ini, untuk memutakhirkan data guna mendukung program penanggulangan kemiskinan dan berbagai program lainnya dimana, salah satunya dengan melakukan transformasi data menuju REGSOSEK.
“Pendataan REGSOSEK perlu segera dilaksanakan agar dapat dimanfaat oleh seluruh program pelayanan masyarakat. Untuk itu kami adakan Rakor ini dengan seluruh elemen masyarakat, agar info REGSOSEK ini akan tersampaikan kepada seluruh masyarakat, karena REGSOSEK milik bersama,” katanya.
Karenanya, ia meminta semua kalangan untuk bisa ikut berkontribusi dan berkolaborasi menyukseskan pendataan ini dengan menyosialisasikan REGSOSEK kepada keluarga dan lingkungan sekitar, sehingga masyarakat dapat menerima petugas degan baik serta agar data yang diberikan sesuai yang diharapkan. (IA)
