SABANG — Dalam mengoptimalkan pemanfaatan kawasan wisata KM Nol Sabang, Pj Wali Kota Sabang Reza Fahlevi menggelar pertemuan dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh.
Pertemuan dimaksud dilakukan dalam rangka penataan kawasan Kilometer Nol yang berada di kawasan hutan lindung.
Pj Wali Kota Sabang Reza Fahlevi dalam rapat tersebut mengatakan, untuk saat ini aktivitas pariwisata kawasan Kilometer Nol memang sudah berjalan.
Namun demikian, masih banyak hal yang perlu dibenahi, guna menambah daya tarik wisatawan.
Untuk itu, dibutuhkan kerja sama dengan berbagai pihak dalam Pembenahan ini, baik itu dengan stake holder terkait khususnya BKSDA, pendekatan dengan lembaga terkait, maupun dengan pelaku wisata.
“Kita akui masih banyak yang harus kita Benahi di Kilometer Nol. Untuk menambah daya tarik wisatawan, kita harus melakukan pembenahan. Namun tidak mengenyampingkan kelestarian alam di lokasi itu. Maka kita perlu berfikir bersama dalam hal itu,” kata Pj Wali Kota Sabang, Reza Fahlevi, di Ruang Rapat Wali Kota Selasa (4/10).
Menurutnya, pemanfaatan hutan sebagai spot wisata merupakan hal yang sangat potensial, bukan hanya di Indonesia, namun juga di seluruh dunia, yang dapat menjadi nilai jual tinggi di bidang pariwisata untuk Kota Sabang.
Dalam rapat tersebut Pj Wali Kota Sabang juga mengangkat permasalahan air bersih, penerangan dan Kebersihan Pulau Rubiah, yang selama ini sering menjadi pembicaraan di kalangan wisatawan.
Pada kesempatan yang sama Kepala Balai KSDA Aceh Agus Arianto menuturkan hal serupa. Menurutnya, tanpa sinergitas antar pemangku kepentingan, pergerakan pembangunan daerah akan sangat lamban.
Serta dengan adanya sinergitas, pemanfaatan kawasan konservasi tentu akan terhindar dari berbagai pelanggaran yang dapat terjadi di lapangan.
“Seperti yang disampaikan Pak Wali, bahwa kita perlu sinkronisasi dan lebih mengharmonisadikan regulasi, bagaimana semua pihak dapat berkontribusi dalam rangka meningkatkan layanan masyarakat kita khususnya pariwisata di Kota Sabang ini,” terang Agus.
Dengan adanya hal tersebut akan meringankan berbagai problematika yang menjadi penghambat dalam pembangunan Kota Sabang, khususnya di bidang pariwisata. (IA)
